Rekomendasi

Dialog Publik, Ikhtiar Memelihara Keberagaman

Sabtu, 21 September 2019 : 01.30
Published by Hariankota
SOLO - Berbagai persoalan silih berganti, mengemuka mengancam keutuhan persatuan masyarakat lintas budaya, suku, dan agama.

Kerinduan terciptanya persatuan sesama anak bangsa tanpa radikalisme, rasisme dan separatisme, dirasakan makin lama kian menjauh. Muara persoalan yang kerap kali dijumpai adalah urusan politik dan ekonomi.

Pendeta Teri Iba, koordinator mahasiswa Papua Solo Raya, dalam dialog publik membangun persatuan tanpa radikalisme, rasisme dan separatisme, Jum'at (20/9/2019) sore menyampaikan, bahwa aksi massa yang terjadi baru - baru ini di bumi Cendrawasih, murni kepentingan oknum, bukan keinginan rakyat Papua.

"Kejadian rasisme yang terjadi di Surabaya, kami sudah menangani dari Solo, sekarang sudah aman. Dan kami kumpulkan mahasiswa dari beberapa universitas yang ada, kami beri pengarahan. Kami juga datangi tempat kos atau rumah kontrakan mereka," terangnya.

Terhadap warga Papua yang ada di Solo Raya, Teri yang menjadi pembina kelompok - kelompok mahasiswa Papua di Solo Raya ini, dalam setiap kesempatan mengaku, selalu mengingatkan agar mewaspadai setiap informasi dari media sosial.

"Jadi, kami ingatkan, jangan terpengaruh dengan provokasi media sosial, entah itu dari Twitter, Youtube, atau Facebook, atau entah apapun itu. Sekarang kemajuan teknologi, hal seperti itu dapat menyebabkan perpecahan bagi keutuhan bangsa Indonesia," tegasnya.

Dalam dialog yang diselenggarakan Omah Ijo Lintas Kultural ini, pembicara lain, Ketua PCNU Solo Muhammad Mashuri, Eks Komandan Brigade Hizbullah Awod Umar, Staf ahli Walikota Solo Bidang Kemasyarakatan Tamso, sepakat mendorong terciptanya komunikasi antar masyarakat lintas daerah, lintas suku, dan agama, namun tidak dalam kontek acara formal.

Pantauan hariankota.com, peserta dialog terdiri perwakikan mahasiswa, ormas dan tokoh masyarakat ini, juga tak menolak pendapat bahwa sosialisasi pentingnya dialog non formal dinilai lebih efektif.

Misalnya, melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam sebuah kegiatan ditempat mereka tinggal, atau berdomisili.

Sebagai wakil pemerintah daerah, Tamso mengakui, keterbatasan anggaran menyebabkan pihaknya tidak bisa maksimal melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan kesatuan, kebangsaan, dan politik di masyarakat.

"Kami sendiri mengakui memang belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah butuh dukungan peran serta masyarakat," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Jumali

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More