Rekomendasi

Diduga Unggah Ujaran Kebencian Terhadap Marga Baswedan, Anggota DPRD Solo Diadukan ke Polisi

Senin, 30 September 2019 : 21.27
Published by Hariankota
SOLO - Diduga sebarkan ujaran kebencian terhadap nama marga Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan melalui media sosial (medsos), seorang anggota DPRD Kota Solo diadukan ke Polisi.

Anggota dewan tersebut adalah Putut Gunawan, yang baru saja dilantik. Ia diadukan oleh seorang warga Badran Mulyo, Lalung, Karanganyar bernama Mulyono (40).

Di dampingi kuasa hukumnya, Mulyono mendatangi Mapolresta Solo, Senin (30/9/2019) siang, dan diterima oleh Satuan Reskrim Polresta Solo dengan memperoleh bukti pengaduan Nomor STTB/589/IX/2019/Reskrim.

"Yang bersangkutan telah membuat kehebohan dunia maya pada 27 September kemarin. Ia memposting status mengandung kebencian atau Hate Speech, dan bermuatan SARA di akun medsosnya," terang M Taufiq selaku kuasa hukum Mulyono kepada hariankota.com.

Dikatakan, dalam postingannya itu, Putut telah menyebut “MOBIL PMI DKI BAWA AMUNISI KERUSUHAN DEMO. PECAT GUBERNUR DKI! #BASWEDANEDAN”.

"Kalimat '#BaswedanEdan' sebagaimana tertulis dalam postingannya, terkategori kalimat ujaran kebencian terhadap marga 'Baswedan' yang merupakan marga Arab-Indonesia," kata Taufiq.

Sebagai anggota dewan, tindakan Putut tersebut dinilai mencerminkan seorang warga negara yang tidak cinta NKRI karena dapat memancing kebencian antar etnis di kalangan masyarakat Indonesia.

Selain itu, postingan juga memuat berita HOAX, mengingat informasi yang beredar bahwa mobil PMI, dan Ambulance DKI Jakarta membawa batu atau amunisi dalam kerusuhan demo Rabu, 25 September lalu adalah tidak benar.

"Sudah ada klarifikasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono pada keesokan harinya," ujarnya.

Atas perbuatannya, Taufik menyebut, Putut terancam penjara 6 tahun, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Dengan kasus ini, seharusnya Badan Kehormatan DPRD segera menonaktifkan yang bersangkutan. Karena itu kami berharap polisi tidak melakukan disparitas pidana. Tetap melanjutkan kasus ini dengan menetapkan sebagai tersangka dan menahannya, sebagaimana tindakan polisi terhadap kasus-kasus sejenis," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Mahardika

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More