Rekomendasi

Jimly Assidiqie, Wacanakan Etika Jabatan Publik

Senin, 09 September 2019 : 20.12
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Assidiqie, mewacanakan tentang etika jabatan publik dengan dasar Undang-undang.

Hal tersebut dkatakannya, saat menjadi key note speaker dalam seminar yang berlangsung di pendopo rumah dinas bupati, Senin (09/09/2019).

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, etika jabatan publik tersebut diperlukan, jika terjadi persoalan, telebih dulu diselesaikan melalui etik atau law of etic.

“Tidak hanya dalam hal proses penegakan hukum, namun juga soal etika. Jika terjadi masalah, harus diberikan lebih dahulu teguran, peringatan, baru pemecatan,” kata Jimly, Senin (09/09/2019).

Dijelaskannya, law of etic ini, bisa dibentuk dengan menggabungkan UU kepegawaian, UU ASN, kode etik dan disesuaikan adat budaya setempat.

“Di Indonesia ini,kita harus memperkenalkan tidak hanya hukum tetapi juga etika. Secara sporadis sudah mengatur, tapi secara terpadu belum diatur. Saat ini saya sedang merancang, agar komisi yudisial juga menangani etika semua pejabat publik, dan bukan hanya etika hakim.

Dengan demikian, kita melakukan pembenahan sistem konstitusional yang lebih menyeluruh,” kata dia.

Ditambahkannya, pembenahan juga harus dilakukan terhadap lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selama ini, jelasnya, DPD ini tidak terlalu banyak memberikan kontribusi kepada daerah.

Pembenahan yang harus dilakukan terhadap DPD ini, diantaranya hubungan dengan pemerintah daerah, agar lebih efektif. Sehingga hakikat sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah, lebih terasa manfaatnya.

“Tidak semua gubernur memiliki akses atau dapat bertemu dengan Dirjen, kepada menteri, apalagi ke presiden. Jika aturan dirubah dimana DPD dapat memanggil menteri, maka kepentingan daerah dapat terwakili,” jelasnya.

Kepada awak media, Jimly Assidiqi juga menawarkan kepada partai yang menginginkan kembali ke GBHN. GBHN ini penting, agar sistem pembangunan kita terpadu. Tapi cukup dengan UU, tidak perlu dengan ketetapan MPR,” pungkasnya. 

Jurnalis : Iwan iswanda

Editor : Mahardika

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More