Rekomendasi

Pencegahan Korupsi, KPK Ajak Pemerintah Daerah Aktif Lakukan Aksi

Rabu, 25 September 2019 : 16.55
Published by Hariankota
SOLO - Sebagai koordinator sekretariat nasional pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah berperan aktif untuk melakukan aksi pencegahan korupsi, dan melaporkan capaian aksi setiap tiga bulan sekali.

Pelaporan capaian dilakukan melalui aplikasi pelaporan online 'jaga.id'. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi berbagai agenda, dan langkah strategis untuk pencegahan korupsi, termasuk pelibatan unit koordinasi supervisi.

"Koordinasi dan supervisi di bidang pencegahan harus dipahami sebagai kerja kolaboratif anatar semua elemen," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada hariankota.com saat hadir pada acara Rapat Koordirnasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas 2019) di Hotel Sunan, Solo, Rabu (25/9/2019).

Pemerintah daerah harus aktif, selain melaksanakan rencana aksi, juga melakukan pelaporan. Sehingga semua yang dikerjakan bisa terukur.

Dalam acara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dihadiri wakil kepala daerah, inspektorat, dan Bappeda dari 34 Provinsi se Indonesia ini, Alex mengatakan, pihaknya memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa program koordinasi dan supervisi menjadi bagian dari kerja kolaboratif untuk pencapaian aksi pencegahaan korupsi.

"Peran Pemda, selain menjadi penanggungjawab aksi, juga menjadi instansi terkait untuk aksi - aksi yang merupakan tanggung jawab Kementerian atau Lembaga, namun membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah," tegasnya.

Dijelaskan, aksi pencegahan korupsi 2019 -2020 terdiri dari 11 aksi yang berfokus pada 3 isu utama yakni, perizinan dan penanaman modal, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Ini dilaksanakan oleh 52 Kementerian atau Lembaga, dan 542 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan acara ini, KPK juga memberikan penguatan strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Stranas pemberantasan korupsi kepada seluruh Humas Pemda se-Indonesia.

“Strategi komunikasi efektif dibutuhkan untuk penyampaian pesan mengenai pencegahan korupsi kepada masyarakat, dan mengajak mereka berperan aktif di dalamnya,” pungkas Alex.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :