Rekomendasi

Bupati Tengah Umroh, Pembatalan Perbup, Wabup Karanganyar Minta Kades Tunggu Kepulangan dari Tanah Suci

Jumat, 18 Oktober 2019 : 15.14
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Penolakan diberlakukannya Perbup 77 tahun 2019 tentang pengaturan proses seleksi perangkat desa yang dilakukan oleh para kepala desa (Kades), wakil bupati Karanganyar, Rober Christanto, enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

Ditemui hariankota.com, usai senam bersam ASN di halaman kantor bupati, Jumat (18/10/2019), Rober Christanto meminta agar menunggu jawaban bupati yang saat ini, sedang melaksanakan ibadah umroh.

“Nanti saja menunggu pak bupati. Saat ini beliau sedang umroh,” ujarnya singkat. Hal yang sama juga dikatakan Kepala bagian (Kabag) Pemerintahan desa, Timotius Suryadi.

Saat ini, menurutnya, hanya menyerap aspirasi dari para Kades. Kewenangan untuk menjawab soal protes dan penolakan Perbup, merupakan kewenangan bupati untuk memberikan jawaban.

Timotius juga mengungkapkan, pada saat dilakukan sosialisasi Perbup di salah satu hotel di Karanganyar beberapa waktu lalu, bupati juga telah membuka ruang diskusi kepada para Kades yang hadir.

“Yang jelas, kita masih menyerap aspirasi dari para Kades tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, biar pak bupati yang akan memberikan keterangan,” kata dia, Jumat (18/10/2019).

Sementara itu, ketua Komisi A DPRD Karanganyar, Sri Harjono, saat dihubungi hariankota.com, melalui telepon selularnya, akan menindaklanjuti aspirasi para Kades yang menolak diberlakukannya PP 77 tahun 2019 tentang proses seleksi perangkat desa ini.

“Kami dari Komisi A, tentu akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para Kades ini. Tindaklanjutnya seperti apa, Komis A menunggu perintah dari pimpinan DPRD. Prinsipnya kita tindaklanjuti, termasuk mengundang OPD tekait dalam rapat kerja dengan Komisi A,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan hariankota.com sebelumnya, ratusan Kades se Karanganyar, menolak diberlakukannya Perda 77 tahun 2019.

Dihadapan pimpinan DPRD, Para Kades menilai, jika Perda ini, dinilai sangat memberatkan dan menghilangkan fungsi dan peran Kades dalam melakukan proses seleksi perangkat desa, yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Mahardika

Share this Article :