Rekomendasi

Datangi DPRD, Kepala Desa Tolak Perbup Perangkat Desa

Kamis, 17 Oktober 2019 : 22.38
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Para kepala desa (Kades) di Karanganyar, menolak diberlakukannya peraturan bupati 77 tahun 2019, tentang perangkat desa. Para Kades ini menilai, Perbup tersebut, mengebiri kewenangan kades dalam mengatur rumah tangganya.

Dalam Perbup tersebut, pada saat dilakukan perekrutan perangkat desa, maka harus melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut terungkap saat dilakukan audiensi yang diikuti oleh ratusan Kades bersama pimpinan DPRD, yang berlangsung di ruang rapat paripurna setempat, Kamis (17/10/2019).

Kades Jati, Kecamatan Jaten, Haryanto, menilai, jika Perbup ini memberatkan Kades. Menurutnya, dalam pengisian perangkat desa, pemerintah desa hanya mengumumukan, namun seluruh proses dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut Haryanto, dalam Perbup sebelumnya, kepala desa diberikan kewenangan untuk melaukan seleksi perangkat desa, tanpa melibatkan pihak ketiga.

“Untuk itu, kami menolak diberlakukannya Perbup ini dan proses pengisian perangkat desa, kembali ke aturan awal, dimana desa berhak membuat soal, melaksanakan ujian tertulis dan wawancara, tanpa melalui pihak ketiga.

Saya menilai, Perbup ini, mengebiri kewenangan Kades,” tegasnya yang disambut teriakan setuju kepala desa yang hadir.

Haryanto menegaska, jika Perbup ini tetap dipaksakan, maka seluruh Kades tidak akan melakukan perekrutan terhadap perangkat baru yang saat ini masih kosong di sejumlah desa.

Sementara itu, ketua Forum Kades Maju Bersama, Tri Harjono, menyatakan keberatan terhadap isi Perbup yang telah ditetapkan ini.

Menurut Tri, dengan ditetapkannya Perbup ini, Kepala Desa tidak Tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengisian perangkat desa, karena sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga.

“Kami minta agar fleksibel, bisa menggunakan dan tidak menggunakan pihak ketiga. Jangan dipaksakan untuk menggunakan pihak ketiga. Kami kehilangan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Kami sampaikan ke dewan, agar Perbup ini dibahas kembali meneruskan aspirasi kami kepada pemerintah kabupaten Karanganyar,” jelasnya, Kamis (17/10/2019).

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, usai audiensi,kepada hariankota.com mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para Kades ini ditingkat Komisi untuk dipelajari.

“Apa yang menjadi aspirasi para Kades ini, sudah kami catat dan segera kami tindaklanjuti ditingkat komisi,” ujar Bagus Selo.

Bagus Selo mengungkapkan, pada saat Perbup ini belum selesai, dan masih dilakukan pembahasan ditingkat pansus, ada wacana menggunakan pihak ketiga.

Namun wacana tersebut, ujar Bagus Selo, pansus saat itu menolak, karena menilai proses pengisian perangkat desa, sepenuhnya menjadi kewenangan Kades.

Ketika disinggung, apakah Perbup ini merupakan pengebirian terhadap kewenangan Kades, Bagus Selo enggan memberikan keterangan. “Saya tidak bisa melihat kesana, keran secara teknis yang menyusun pemkab,” kata dia.

Ari Widihastutik, Kasubag aparatur dan lembaga desa, yang mewakili kepala bagian pemerintahan desa dan kelurahan Setda Karanganyar, tidak dapat memberikan keterangan. Ari mengaku hanya mewakili pimpinan.

“Hasil audiensi ini, akan saya samaikan kepada pimpinan,” tandasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Jumali

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More