Rekomendasi

Kemarau Panjang, Kulonprogo Sandang Status Tanggap Darurat

Kamis, 17 Oktober 2019 : 19.15
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta diminta untuk melakukan percepatan, konsolidasi, dan koordinasi dalam menangani bencana kekeringan. Desakan itu disampaikan Komisi A DPRD DIY dalam rapat koordinasi dengan BPBD dan BMKG serta institusi terkait lainnya.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyampaikan, dampak musim kemarau tahun ini membuat Kulonprogo menyandang status Tanggap Darurat. Untuk Bantul dan Gunung Kidul berstatus Siaga Darurat.

"Sedangkan Sleman dan Kota Jogja berstatus normal, meski ada masyarakat yang kekurangan air bersih," katanya pada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Secara keseluruhan yang terdampak kekeringan ada 39 kecamatan di 111 desa dari empat kabupaten. Khusus untuk lahan pertanian ada di 26 kecamatan dengan luasan 6.208,5 hektare.

Dari luasan terdampak tersebut, yang puso mencapai 2.921,5 hektare. Dari luasan lahan puso tersebut, yang mengalami rusak berat 193,5 hektare, rusak sedang 855 hektare, dan rusak ringan 2.268,5 hektare.

"Mencermati luasan lahan terdampak kekeringan itu bisa disimpulkan telah terjadi penurunan kuantitas maupun kualitas produksi pertanian di DIY," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Kedepan, instansi terkait di lingkungan Pemda diminta untuk konsolidasi dan melakukan percepatan dalam mengatasi dampak bencana kekeringan," katanya

Sampai dengan 11 Oktober 2019, imbuh Eko, pemda DIY telah mengalokasikan 47,668 juta liter air untuk dibagikan kepada warga terdampak kekeringan.

"Kami juga menyatakan terimakasih kepada pihak masyarakat maupun swasta yang selama ini juga telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan," ujarnya.

Komisi A juga merekomendasikan supaya pemda wajib menyediakan sumber air minum dan air bersih, khususnya bagi warga terdampak.

"Di sektor pertanian, kami merekomendasikan pemda melakukan upaya penyelamatan produksi pertanian termasuk penyediaan air untuk pertanian," tutur Eko didampingi Wakil Ketua Suwardi (Golkar) dan Sekretaris Komisi A, Retno Sudiyanti (Gerindra).

Rekomendasi lain, pemda hendaknya menyiapkan ketahanan pangan sehingga tak mengganggu suplai pangan di DIY.

Pemda juga harus memfasilitasi atau mengkonsolidasikan bantuan masyarakat maupun pihak swasta di bawah koordinasi BPBD di masing-masing kabupaten agar diketahui peta bencana kekeringan secara tepat dan ada pemerataan bantuan.

"Komisi A juga meminta kepada pemda untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lain," katanya.

Alih fungsi lahan pertanian ke fungsi yang lain mencapai 250 hektare per tahun. Komisi A juga dalam waktu dekat akan meninjau ke wilayah terdampak kekeringan di Kulonprogo.

Kepala BPBD DIY, Biwara Yuswantoro mengemukakan, penanganan bencana kekeringan di DIY hingga saat ini sudah cukup baik. "Baik itu bantuan yang disalurkan dari APBD maupun yang berasal dari masyarakat," jelasnya.

Kulonprogo yang menyandang status Tanggap Darurat, bukan berarti mengalami dampak lebih parah ketimbang Bantul dan Gunung Kidul yang berstatus Siaga Darurat. "Khusus untuk padi, yang terdampak kekeringan saat ini dialami untuk musim tanam kedua," katanya.

Sementara Kepala Kelompok Data dan Informasi Stasiun Klimatologi BMKG Jogjakarta, Djoko Budiyono mengutarakan, awal musim hujan untuk tahun ini di DIY diperkirakan terjadi awal November atau Desember.

"Pada saat transisi musim kemarau ke musim penghujan biasanya ditandai dengan hujan lebat di malam hari. Untuk itu perlu kewaspadaan masyarakat agar tak terjadi bencana lainnya," katanya.

Jurnalis: Danang Prabowo
Editor: Jumali

Share this Article :