Rekomendasi

Ketua MK: Pemidanaan Ujaran Kebencian Kerap Dikaitkan Hak Kebebasan Berekspresi

Selasa, 08 Oktober 2019 : 16.14
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Pemidanaan ujaran kebencian kerap dihadapkan pada hak kebebasan berekspresi, dan mengemukakan pendapat di muka umum. Padahal, yang perlu dipahami, secara esensial setiap hak yang melekat pada seseorang, tentu melekat pula kewajiban yang harus dipenuhi.

Hal itu dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, saat membuka seminar "Konstitusionalitas Pengenaan Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian”, sekaligus membuka Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi (Mood Court) regional tengah, memperebutkan Piala MK ke-6, di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sukoharjo, Selasa (8/10/2019).

"Tidak boleh, seseorang melaksanakan haknya dengan melanggar kebebasan orang lain. Oleh karena itu memahami esensi hak, harus diiringi pula dengan pengetahuan dan pemahaman tentang batasan - batasan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi," tegasnya.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono mengatakan, tema seminar tentang ujaran kebencian tersebut sengaja dipilih sebagai pembuka kompetisi, lantaran menarik dan sangat relevan dengan kondisi yang berlangsung ditengah masyarakat saat ini.

"Hari ini dan besuk, kompetisi mood court tingkat nasional putaran region tengah dimulai dengan diikuti 12 perguruan tinggi terpilih. Dan dengan sistem region inilah, kami mengusulkan, dan berikhtiar agar setiap pembukaan diawali seminar nasional menghadirkan tokoh - tokoh hukum dengan pemikiran kunci," sebutnya.

Dalam pantauan hariankota.com, pada seminar yang diikuti para mahasiswa peserta kompetisi dan dosen pembimbing ini, MK menghadirkan narasumber, Mahfud MD (mantan ketua MK periode 2008-2013), Aidul Fitriciada Azhari (Guru Besar Hukum Tata Negara UMS), Syaiful Bakhri (Rektor UMJ), dan Arteria Dahlan (Komisi III DPR RI).

Sejak awal penyelenggaraan, baru pada tahun ini, kompetisi peradilan semu dibagi menjadi tiga region, Barat, Tengah, dan Timur. Adapun topik yang dijadikan bahasan dan perdebatan adalah tentang, Pasal 359 ayat 1, dan 2 UU No. 1/2009 tentang penerbangan yang diuji terhadap pasal 28 huruf f UU, tentang keterbukaan informasi publik.

Masing - masing peserta kompetisi akan menguji dan memperdebatkan, apakah ketentuan seperti dalam UU penerbangan yang menyatakan bahwa hasil investigasi penyebab kecelakaan tidak boleh digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Mengingat hal tersebut bertentangan dengan pasal 28 UU keterbukaan informasi publik. "Nantinya, dari masing masing region akan diambil empat tim untuk masuk babak final yang digelar di MK Jakarta pada 13-16 November 2019 mendatang," pungkas Fajar.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :