Rekomendasi

Mahasiswa Berharap Presiden Terbitkan Perpu KPK Usai Dilantik

Sabtu, 19 Oktober 2019 : 22.47
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta (BEM KM UNY) menggelar diskusi publik Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi: Urgensi Perppu atau Judicial Review di Taman Pancasila, kampus setempat.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fak Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Eka Ananda Rifki berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) KPK.

"Kami optimis presiden akan mengeluarkan Perppu setelah pelantikan, mungkin saat ini masih fokus menyusun kabinet," katanya, Sabtu (19/10/2019).

Pukat FH UGM bersama pusat kajian antikorupsi lain se-Indonesia tengah mempersiapkan kajian hukum terkait Perpu dari Presiden. Para akademisi ini khawatir adanya statemen preside yang merasa sendiri, tak mendapat dukungan ketika mengeluarkan Perppu.

"Kalau bingung dasar hukumnya, Pukat siap membantu. Nanti 2 atau 3 hari setelah pelantikan, kami akan ingkatkan," jelasnya.

Untuk Judicial Review, akan memakan waktu lama dan butuh kajian secara detail. Meski demikian, Pukat konsisten untuk mengawal agar KPK tidak dilemahkan.

"Perppu KPK ini segera diterbitkan, jika tidak dikeluarkan, uji materi jadi satu-satunya jalan untuk membatalkan UU KPK," jelasnya.

Sementara di BEM KM UGM, Diannafi Alphatio berpandangan, revisi UU KPK yang baru justru tidak independen. Ia sepakat untuk revisi, tapi untuk lebih kuat, bukan sebaliknya seperti saat ini.

"Kita sepakat revisi undang undang KPK, tapi tidak untuk melemahkan seperti sekarang. Kita yang belum lulus sarjana saja tau kalau undang undang KPK ini melemahkan institusi KPK," jelasnya.

Menurutnya, KPK tidak lagi independen, tapi sudah masuk ke eksekutif. Sebab, pimpinan yang ada di lembaga itu merupakan ASN atau PNS. "Bagaimana bisa independen jika menyidik atasannya," katanya.

Jurnalis: Danang Prabowo
Editor: Gunadi

Share this Article :