Rekomendasi

Perbup Jalan Terus, Para Kades Gugat Ke PTUN

Rabu, 30 Oktober 2019 : 13.43
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Protes para kepala desa (Kades) terhadap terbitnya Perbup 77 tahun 2019 tentang perangkat desa, tidak ditanggapi (tidak dianggap, red) oleh bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Orang nomor satu di Karanganyar tersebut, tetap memberlakukan Perbup No 77 tahun 2019 tentang Pengisian Perangkat Desa (Perdes) tetap berlaku. Meski, para kepala desa (kades) menganggap regulasinya memangkas kewenangan mereja dalam merekrut Perdes.

Disisi lain, para kepala desa tetap tidak menerima dengan diberlakukannya Perbup tersebut, dan memilih jalur hukum, dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepada sejumlah wartawan, usai membuka kegiatan Trainer of Trainers (TOT), Selasa (29/10/2019) bupati menegaskan, jika Perbup tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan. Bupati menduga, penolakan Perbup tersebut, untuk mengamankan kepentingan pribadi oknum kades.

“Rumusan perekrutan perangkat desa tersebut, justeru memudahkan desa. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah jadi Perbup,” tegasnya kepada wartawan.

Dijelaskan bupati, dalam Perbup tersebut, Pemkab Karanganyar hanya menjaga objektivitas dan netralitas saat dilakukan perekrutan Perdes.

Untuk itu, ujar bupati, diterbitkan Perbup, dimana dalam pasal 26,27 dan 28 perbup itu, Pemkab mengatur penggunaan jasa pihak ketiga, dalam hal ini akademisi, untuk menyeleksi calon sekdes, kaur, kadus dan kasi.

Ditambahkan bupati, sebelum diterbitkan, Perbup tersebut telah melalui kajian secara komprehensif dan mendalam. “Hanya saja, Perbup tersebut diartikan lain oleh para Kades dan menganggap kewenangan mereka diambil alih oleh pihak ketiga,” jelasnya.

Menanggapi tetap dilaksanakannya Perbup tersebut, kepala Desa Jati, Haryanto, ketika dihubungi hariankota.com melalui telepon selularnya, Selasa (29/10/2019) sore, mengungkapkan jika para kepala desa tetap menolak diberlakukannya Perbup 77 tahun 2019 tersebut.

Harayanto juga membantah jika penolakan tersebut bekaitan dengan kepentingan kepala desa.

“Berdasarkan hasil kesepakatan forum maju bersama Kades, dispeakkati, bahwa kami tetap menolak diberlakukannya Perbup tersebut. Kami juga tidak memiliki kepentingan apapun. Kenapa bupati curiga kepada Kades dengan menyatakan kami punya kepentingan, dasarnya apa,” tandasnya.

Jika bupati tetap memaksakan berlakunya Perbup, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. “Jika tetap dipaksakan, terserah bupati. Yang jelas, kami tetap mengajukan gugatan ke PTUN,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan hariankota.com sebelumnya, Forum Kades maju Bersama, mendatangi kantor DPRD Karanganyar dan memprotes diberlakukannya Perbup 77 tahun 2019 tentag Pengisian Perdes.

Dalam Perbup tersebut, proses perekrutan Perdes yang menggunakan pihak ketiga, dinilai para Kades, mengurangi kewenangan mereka.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More