Rekomendasi

Politik Uang Menghantui Pilkada 2020, Bawaslu Canangkan Program Desa APU

Sabtu, 26 Oktober 2019 : 20.49
Published by Hariankota

SUKOHARJO - Berbagai upaya memerangi praktek politik uang dalam ajang penyelenggaraan Pemilu terus dilakukan untuk mewujudkan azas "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber).

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), gencar melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya praktek kotor jual beli suara yang dirasakan masih menjadi momok demokrasi.

Dalam pencanangan sekaligus deklarasi Desa Anti Politik Uang (APU) di Desa Ngrombo, Baki, Sukoharjo, Sabtu (26/10/2019) diungkap, bak hantu menakutkan, praktek politik uang secara kasat mata masih sulit diambil tindakan.

"Tidak adanya keberanian masyarakat untuk melapor menjadikan praktek kotor tersebut tidak ada cukup bukti untuk dibawa keranah pidana pemilu," kata Rochmad Basuki, Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Penindakan Pelanggaran.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memaknai arti sebuah demokrasi dalam Pemilu, menjadikan perang terhadap praktek politik uang seakan hanya berhenti pada slogan, minim aksi tindakan hukum.

Selain itu, disejumlah daerah masih kerap dilaporkan praktek - praktek intimidasi terhadap masyarakat pemilik hak suara. Praktek semacam ini biasanya terjadi pada lingkungan yang kultur kekerabatannya sangat kuat.

Oleh karenanya, melalui pembentukan Desa APU diharapkan akan tumbuh kesadaran, dan keberanian masyarakat untuk menolak ataupun melapor jika menemukan praktek politik uang dilingkungannya. 

"Mengingat praktek poltik uang, bagi pemberi dan penerima dapat dikenai sanksi pidana, maka pemahaman ini bisa kita mulai untuk disosialisaikan dari keluarga terdekat dulu, kemudian ditularkan kepada yang lain," kata Rochmad. 

Sementara, Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto kepada hariankota.com mengatakan, program Desa APU adalah pembentukan kelompok - kelompok masyarakat yang sepakat menolak praktek politik uang dalam Pemilu, sesuai amanat UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Jadi (pembentukan Desa APU) ini, kami tidak terbatasi hanya pada penyelenggaraan Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Ini merupakan amanat yang dibebankan kepada Bawaslu untuk meminimalisir politik uang," tandasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :