Rekomendasi

Syarat Berat, Mantan Caleg DPR RI Jajaki Maju Pilkada Sukoharjo Jalur Independen

Jumat, 11 Oktober 2019 : 19.46
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Dinamika menjelang Pilkada Sukoharjo Tahun 2020 mulai menghangat. Mantan caleg DPR RI dapil V Jateng Pemilu 2019, Henry Indraguna bakal menjajal peruntungan maju dari jalur independen.

Bersama sejumlah anggota timnya, Henry mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Jum'at (11/10/2019), dengan maksud mencari informasi seputar syarat mencalonkan diri dari jalur non parpol.

"Selain bersilaturahmi, saya juga menanyakan regulasi untuk maju independen di Sukoharjo ini. Tadi mau mengambil formulir, tapi ternyata belum siap. Nunggu jadwal penentuan, atau nanti bisa ambil di internet," jelasnya.

Setelah bertemu empat anggota komisioner KPU, kepada hariankota.com, Henry mengatakan, mendapat penjelasan terkait beberapa persyaratan. Meski belum baku, namun persyaratan tersebut dinilainya memberatkan.

"Menurut saya, (syarat) ini memberatkan independen, dimana setiap KTP disertakan surat pernyataan dukungan kepada calon. Buat saya, ini tidak semudah itu," ujarnya.

Dalam pandangan Henry, tidak ada orang yang mau membuat pernyataan seperti itu. Alasannya menyangkut kerahasian data pribadi pemilih yang akan terbuka. Rentan disalahgunakan kalau sampai bocor.

"Ndak mau orang itu. Ini akan mempersulit. Gak gampang lho (menyakinkan orang) membuat pernyataan, dengan disertai tanda tangan. Jadi ini kendala kalau maju dari independen," ucapnya.

Meski begitu, Henry akan melakukan uji sampling terlebih dulu dengan menurunkan timnya. Tujuannya untuk mengetahui respon masyarakat, apakah keberatan atau tidak dengan aturan mendukung calon independen seperti itu.

"Nanti kalau sampling saya hasilnya menyatakan keberatan, ya susah. Akan milih saya, tapi tangan tak sampai untuk mencoblos, karena takut diintervensi. Apalagi kalau sudah ada permainan amplop, kan tambah berat," ujarnya.

Menyinggung peluang maju melalui jalur parpol, Henry yang baru empat hari lalu mengundurkan diri dari Partai Perindo ini masih menjaga kode etik. Meski, sudah netral, dia enggan jika harus melakukan lobi - lobi.

"Jadi saya masih memilih jalur independen. Akan tetapi, kalau nanti ada parpol yang mau menggandeng saya, saya siap saja. Tapi dengan satu syarat, jangan jadikan saya pekerja partai, ditekan, dibatasi," tegasnya.

Salah satu komisioner KPU Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo.menjelaskan, syarat calon kepala daerah dari jalur perseorangan diatur berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan PKPU No.3 Tahun 2017.

"Bakal calon harus memenuhi persyaratan, didukung setidaknya, 7,5 % dari jumlah pemilih pemilu sebelumnya. Ini karena Sukoharjo penduduknya 500 ribu - 1 juta maka prosentasinya 7,5 itu," terangnya.

Jika bakal calon ada yang kesulitan memenuhi aturan tersebut, maka seperti dikatakan Syakbani, pihaknya tidak bisa melakukan apa - apa. KPU daerah hanya mengeksekusi aturan yang sudah dibuat oleh KPU Pusat.

"Bukan kami yang mempersulit. Itu tergantung daripada bakal calon yang akan mendaftar melalui jalur perseorangan," tuturnya.

Untuk tahapan calon perseorangan, sesuai SE KPU RI No 193, perbaikan dari SE KPU RI No. 1917, pada 26 Oktober mendatang akan dimulai dengan penetapan jumlah dukungan.

"Namun demikian, PKPU yang mengatur tentang pencalonan (perseorangan-Red) itu belum ada. Kami masih menunggu. Jadi acuannya, sementara seperti yang kami sampaikan tadi," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Mahardika

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More