Rekomendasi

Alasan DPRD Karanganyar Meloloskan Anggaran Pengadaan Sepeda Motor Para Kades

Sabtu, 30 November 2019 : 20.58
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Setelah sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat, Ketua DPRD Karanganyar yang juga ketua Badan Anggaran (Banggar), Bagus Selo, menjelaskan mengenai ditetapkan dan disetujuinya anggaran pembelian sepeda motor bagi para Kades.

Melalui aplikasi WhatsApp, kepada hariankota Bagus Selo menjelaskan salah satu pertimbangan diloloskannya angaran pembelian sepeda motor tersebut untuk menunjang kegiatan Kades, sehingga lebih maksimal dalam bekerja melayani masyarakat.

Selain itu, jelas Bagus selo, sepeda motor yang selama ini untuk operasional, sudah lama dan layak diganti. “Pertimbangannya, karena kendaraan lama sudah layak untuk diganti dan untuk meningkatkan mobilitas kerja,” jelasnya, Sabtu (30/11/2019).

Ketika disinggung jika pengadaan sepeda motor yang disetujui oleh Banggar ini, dinilai pemborosan, Bagus Selo, enggan memberikan keterangan lebh lanjut. “Ya namanya buat penunjang kegiatan mas,” ujarnya diplomatis.

Disisi lain, Pengadaan 177 unit sepeda motor Yamaha N Max, dengan total anggaran Rp4,9 milyar bagi para kepala desa (Kades) di Karanganyar, menui sorotan dari masyarakat.

Masyarakat menilai, pengadaan sepeda motor bagi para Kades ini, merupkan pemborosan anggaran, ditengah masih minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Karanganyar.

Nur Sanyoto, salah satu pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ketika dihubungi hariankota.com melalui telepon selularnya, Sabtu (30/11/2019) menyatakan, pengadaan sepeda motor bagi para Kades ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu.

Menurut Nur Sanyoto, sebaiknya anggaran untuk penegadaan sepeda motor tersebut digunakan untuk pengentasan kemiskinan, artinya , porsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan harus menjadi perhatian utama.

“Tidak logis kalau alasannya untuk menunjang kegiatan para kades. Toh selama ini mereka juga masih memiliki sepeda motor yang kondisinya masih layak untuk digunakan. Saya menilai ini pemborosan anggaran,“ kata Nur Sanyoto, Sabtu (30/11/2019).

Bahkan lebih ekstrim lagi, Nur Snayoto menuding jika pengadaan sepeda motor ini lebih bersifat politis, terlebih sebagain Kades menolak diberlakukannya Perbup tentang pengisian perangkat desa.

“Kalau saya nilai, ini bersifat politis. Karena sebagian besar Kades tidak Setuju dgn Perbup tentang pengisian perdes, maka muatan politisnya jelas, dengan memberi bantuan sepeda motor,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah Kades yang dihubungi hariankota.com melalui sambungan telepon, mengaku dengan senang hati menerima bantuan kendaraan operasional ini. Sutardi, Kades Salam, Kecamatan Karangpandan, mengatakan, jika sepeda motor yang lama, telah berusia 5 tahun.

Kondisinya masih layak pakai. Tapi jika Pemkab akan memberikan yang baru, ujarnya, sepeda motor yang lama, bisa digunakan oleh sekretaris desa.

“Kondisi motor lama saat ini, masih bisa dipakai. Kami tidak sendiri tidak menuntut. Tapi kalau dikasih yang Alhamdulillah. Jika ada anggaran, tidak ada masalah. Kalau perawatan, tidak ada masalah. Semua masuk ke desa, yang penting dirawat".

Hal senada dikatakan Kades Jaten, Harga Satoto. Secara pribadi, Haraga Satoto senang menerima sepeda motor baru sebagai kendaraan operasional.

“Secara pribadi sih senang saja mas. Disamping itu, kita juga tidak ketinggalan dengan Sukoharjo dan Klaten yang lebih dulu memberikan motor baru untuk Kadesnya,” kata dia.

Jurnalis Iwan Iswanda

Editor: Mahardika

Share this Article :