Rekomendasi

Bupati Usulkan UMK Kepada Gubernur, Pekerja Karanganyar Kecewa

Senin, 04 November 2019 : 20.04
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengusulkan Upah Minumum Kabupaten (UMK) tahun 2020, kepada gubernur Jawa Tengah. Usulan kenaikan UMK tersebut, menurut bupati, berdasarkan PP 78 tahun 2015.

Disisi lain, usulan UMK yang ditandatangani oleh bupati ini, membuat elemen buruh dan pekerja di Karanganyar merasa kecewa.

Kepada hariankota.com bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan, usulan UMK ini, jelas bupati, dihitung berdasarkan angka inflasi ditambah angka pertumbuhan ekonomi dan dikalikan dengan UMK tahun 2018.

Dari penghitungan tersebut, diperoleh angka Rp1.989.000.

“Usulan UMK Karanganyar untuk tahun 2020, sudah kami kirimkan ke guberur Jawa Tengah. Nantinya, Gubernur Jawa Tengah yang akan memutuskan,” kata bupati kepada hariankota.com, Senin (04/11/2019).

Dikatakannya waktu penetapan UMK 2020, bupati belum bisa memastikan. Sebab, penetapan UMK kabupaten/kota yang diusulkan bupati dan wali kota akan dibahas kembali, sebelum ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

”Soal kapan penetapan, itu wewenang gubernur. Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang terkait dalam pembahasan dan penentuan UMK 2020 ini,” ujar bupati.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya, ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan, menyambut positif usulan UMK yang diajukan bupati kepada gubernur Jawa Tengah ini.

“Kami apresiasi usulan UMK yang diusulkan oleh bupati, selama usulan tersebut berdasarkan PP 78 tahun 2015. Dalam PP 78 tahun 2015 tersebut, arahannya kan sudah jelas,” kata dia melalui sambungan telepon.

Disisi lain, para pekerja yang tergabung dalam KSPN, mengaku kecewa dengan usulan bupati kepada gubernur terkait UMK Karanaganyar tahun 2020.

Ketua KSPN Karanganyar, Hariyanto, kepada hariankota.com mengungkapkan, sebelum usulan disampaikan kepada gubernur, para pekerja sedianya akan dipertemukan dengan bupati untuk mencari titik temu besaran angka UMK tahun 2020.

“Ada perbedaan angka dalam penentuan UMK tahun 2020 antara pemerintah, Apindo dan para pekerja. Rencananya, kami akan dipertemukan dengan bupati untuk membahas perbedaan ini, namun belum sempat bertemu, ternyata bupati telah mengirimkan usulan kepada gubermur.

Kami tidak diajak musyawarah. Yang diakomodir hanya Apindo saja, kami diabaikan. Terus terang, kami kecewa,” tandasnya, Senin (04/11/2019).

Dijelaskannya, besaran UMK yang diusulkan ke gubernur tersebut, belum dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja. “Kami segera mengirimkan surat kepada gubernur , bahwa UMK yang diusulkan tersebut tidak memenuhi unsur keadilan,“ pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan haranota.com sebeumnya, para pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja, mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2020 sebesar 12,9%, atau menjadi Rp2.168 juta dari sebelumnya Rp1,86 juta UMK yang berlaku saat ini.

Kenaikan tersebut, menurut para pekerja yang tergabung dalam KSPN, SPN dan FKSBK, telah sesuai dengan kebutuhan serta capaian hidup layak bagi para pekerja.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Rahayuwati

Share this Article :

Berita Terbaru

Read More