Rekomendasi

Diduga Lakukan Penyelewengan, Dua Kepala Desa di Karanganyar Dilaporkan ke Kejaksaan

Rabu, 13 November 2019 : 20.48
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Duduga melakukan penyelewengan, dua kepala desa (Kades) di Karanganyar, dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapu Jagad Nusantara, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar.

Dua Kades yang dilaporkan tersebut masing-masing, Kades Ngadiluwih Kecamatan Matesih dan Kades Bakalan, Kecamatan Jumapolo.

Ketua LSM Sapu Jagad Nusantara, Roby Wahyudi, kepada hariankota.com serta awak media lain, Rabu (13/11/2019) mengatakan, Kades Ngadiluwih dilaporkan atas sejumlah kasus dugaan penyimpangan, diantaranya, dugaan pungutan liar terhadap Pensertifikatan Tanah Sistematika Lengkap (PTSL), dugaan penyimpangan rehab rumah tidak layak huni (RTLH), dugaan penyimpangan pembangunan insfrastruktur pembangunan desa, baik yang berasal dari dana desa, mapun dana aspirasi dari DPRD Karanganyar, serta menyewakan bantuan alat pertanian kepada warga yang seharusnya berhak untuk menggunakan bantian alat pertanian tersebut.

Dijelaskannya, untuk program PTSL, Kades Ngadiluwih dalam sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan bahwa PTSL adalah sebuah perusahaan pemenang tender yang betanggungjawab dalam program pensertfikatan tanah gratis tersebut.

Hal ini menurut Roby, merupakan pembodohan masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, untuk biaya pengurusan melalui PTSL tersebut, sebesar Rp500.000, dengan perincian Rp350 untuk PTSL dan Rp150.00 untuk panitai PTSL.

Dari hasil penelusuran dilapangan, Roby mengungkapkan, Kades memungut biya sebesar Rp500.000 - Rp750.000 per bidang, dengan total bidang secara keseluhan mencapai 870 bidang.

Sedangkan untuk program RTLH, Kades Ngadiluwih berdalih, akan mencarikan bantuan RTLH bagi warga miskin ke Pemkab Karanganyar.

Ada 73 warga miskin yang memperoleh bantuan RTLH yang diakui merupakan upaya dari Kades Ngadiluwih. Bantuan RTLH dari Bapermades sebesar Rp 7 juta, hanya dibelikan bahan bangunan senilai Rp2 juta.

Bahkan, ungkap Roby, Kades masih meminta uang bensin Rp300 ribu kepada penerima RTLH.

Sedangkan untuk dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Roby menjelaskan, dalam setipa pekerjaan pembangunan infrastruktur desa, dilakukannya sendiri, tanpa melalui musyawarah desa.

Kades Bakalan, menurut Roby, juga melakukan jual beli kios pasar desa kepada warga dengan harga jula bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp25 juta, padahal bangunan kios tersebut berstatus hak guna bangunan (HGB)

“Kami minta kepada Kejari Karanganyar, segera mengambil langkah untuk menyeidiki kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Ngadiluwih dan Kades Bakalan ini, serta menuntaskannya menurut hukum yang berlaku. Akibat perbuatan keduanya, negara jelas dirugikan,” tegas Roby.

Sementara itu, kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejari Karanganyar, Bagus Kurniawan, ketika dikonfirmasi hariankota.com, membenarkan adanya laporan terhadap kedua Kades tersebut.

“Betul ada laporan. Kami masih menunggu disposisi pimpinan,” ujarnya singkat. Disisi lain, Kades Ngadiluwih maupun Kades Bakalan, belum dapat dikonfirmasi atas laporan ini. Ketika dihubungi hariankota.com, telepon selular keduanya tidak aktif.

Jurnalis : Iwan Iswanda
Editor : Mahardika

Share this Article :