Rekomendasi

Dugaan Penyelewengan Dana Desa dan Pungutan PTSL, Kades Girimulyo Jalani Sidang Perdana

Selasa, 26 November 2019 : 13.52
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Suparno alias Menje, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaaan korupsi penyalahgunaan APBDes dan pungutan terhadap proses program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017 dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,2 miliar, akan menjalani sidang perdana dan akan diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, hari Rabu (27/11/2019) besok.

Hal tersebut diungkapkan Kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Karanganyar, Bagus Kurniawan, kepada hariankota.com, Selasa (26/11/2019).

Menurut Bagus, berkas perkara atas nama tersangka Suparno, yang juga kepala desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso ini, setelah dinyatakan lengkap, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, awal pekan lalu.

“Berkas dakwaan Tersangka Suparno , kepala desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso sudah kami limpahkan ke pengadilan Tipikor Semarang dan akan menjalani siding perdana pada hari Rabu (27/11/2019),” kata Bagus, Selasa (26/11/2019).

Sebagaimana diberitakan hariankota.com sebelumnya, Suparno yang merupakan kepala desa Girimulyo, dilaporkan warganya terkait dugaan penyelewengan dana desa dan dugaan pungutan liar PTSL.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, akhirnya Suparno ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh tim penyidik Kejari Karanganyar.

Modus yang dilakukan tersangka, dengan tidak melaksanakan kegiatan yang dananya sudah dicairkan, juga ada yang merupakan kegiatan fiktif dan juga diduga ada yang dimark up. Temasuk dana aspirasi dari anggota DPRD Karanganyar.

Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan tersangka, sebesar Rp1,2 miliar, dengan perincian, pungutan PTSL kerugian mencapai Rp623 juta, sedangkan untuk kerugian negara dugaan penyelewengan dana desa sebesar Rp389 juta.

Tim penyidik kejaksaan Negeri, menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, subsider pasal 3 junto pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 dan pasal 12 huruf e UU yang sama.

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Gunadi

Share this Article :