Rekomendasi

Gubernur Jateng Setujui UMK Usulan Bupati, Lagi-Lagi Pekerja Dibuat Kecewa

Jumat, 22 November 2019 : 20.18
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, akhirnya memutuskan besaran upah minimum kabupaten (UMK), sesuai dengan usulan bupati Karanganyar sebesar Rp1.989.000 per bulan.

Keputusan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut, sontak mendapat reaksi dari para pekerja yang ada di Karanganyar. Sebelumnya, para pekerja di Karanaganyar, menutnut kenaikan UMK tahun 2020 sebesar Rp2.165 juta.

Melalui telepon selularnya, kepada hariankota.com ketua Koalisi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Karanganyar, Hariyanto, mengakui sangat kecewa dengan keputusan tersebut.

Menurut Hariyanto, bupati Karanganyar dan Gubernur Jawa Tengah, tidak memiliki empati terhadap nasib para pekerja.

Dijelaskannya, UMK yang ditetapkan tersebut, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar para pekerja selama satu bulan, namun ternyata masih harus di kurangi lagi sebesar 4% untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.

“Kami sudah berusaha secara maksimal, namun hasilnya gubernur tidak berani beranjak dari formulasi PP 78. Itu yang membuat kami kecewa,” ujarnya, Jumat (22/11/2019).

Hariiyanto, tmengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap keputusan gubernur mengenai besaran UMK di Jawa Tengah, khususnya di Karanganyar.

“Karena sudah menjadi keputusan, maka akan kami kawal pelaksanaan UMK tersebut di setiap perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan. Dan kita harapkan perusahaan juga harus menerapkan Permenaker Nomor 01 tahun 2018 tentang struktru upah dan skala upah untuk pekerja yang telah bekerja di atas satu tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, bupati Karanganyar, usai rapat paripurna, kepada hariankota.com, menegaskan, bahwa keputsan tersebut merupakan hasil pembicaraan tri partit yang terdiri dari dewan Pengupahan, Apindo dan serikat pekerja. Meski ada perbedaan perhitungan, maka pemerintah tetap mengacu pada PP 78.

“Besaran UMK ini kan sudah berdasarkan pembicaraan dan kesepakatan antar dewan pengupahan, Apindo dan serikat pekerja. Karena ini sudah menjadi keputusan, maka harus dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Untuk pengawasan, nanti dinas teknis akan turun. Tapi saya yakin, keputusan UMK ini akan dilaksanakan oleh perusahaan,” kata bupati.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Rahayu

Share this Article :