Rekomendasi

Kasus Edu Park Jilid Dua, Dinila Salah Dalam Penerapan Hukum, Kejaksaan Resmi Ajukan Kasasi

Selasa, 05 November 2019 : 18.34
Published by Hariankota

KARANGANYAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, secara resmi mengajukan kasasi atas putusan bebas Pengadilan Tinggi (PT) terhadap  lima terdakwa kasus dugaan penyimpangan pengadaan pesawat  lokasi wisata edu park jilid dua.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo, kepada hariankota.com, melalui telepon selularnya,  mengatakan, memori kasasi atas putusan bebas tersebut telah dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (05/11/2019).

Menurut Kajari, salah satu alasan diajukannya kasasi, karena majelis hakim dinilai salah dalam menerapkan hukum, terutama dalam hukum pembuktian.

Dijelaskannya, dalam amar putusan majelis hakim Tipikor, perbuatan lima terdakwa terbukti, namun bukan perbuatan pidana, namun hanya kesalahan yang bersifat administratif.

“ Kami menilai, majelis hakim salah dalam menerapkan hukum, terutama dalam hukum pembuktian. Hakim memutuskan perbuatan lima terdakwa terbukti, tapi bukan perbuatan pidana. Ini yang kita ajukan sebagai alasan untuk  mengajukan kasasi,” ujar Kajari, Selasa (05/11/2019).

Sejauh ini, belum ada tanggapan dari tim kuasa hukum mengenai diajukannnya kasasi oleh kejaksaan tehadap putusan bebas lima terdakwa dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan pesawat di lokasi wisata edu park ini jilid dua ini.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah memvonis bebas lima orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter untuk lokasi wisata edu park. Lima terdakwa yang divonis bebas dalam pemgadilan tingkat banding tersebut, masing-masing  B, IP, YN, JSB dan G.

Disisi lain, informasi yang dihimpun hariankota.comdalam memutus perkara tersebut, suara halim tidak bulat serta adanya salah pembuktian.

“ Menurut penilaian hakim hanya masalah administrasi saja. Jadi ada tindakan dalam kasus Edupark, namun tidak masuk ranah pidana. Hanya salah secara administrasi, sehingga kelimanya tidak perlu dipenjara,” ujar sumber hariankota.com.

Sebagaimana diberitakan hariankota.com sebelumnya, pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang, menjatuhkan vonis masing-masing 1 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp50 juta kepada kelima terdakwa.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001  tentang pemberantsan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Jurnalis: Iwan Iswanda
Editor: Gunadi


Share this Article :

Berita Terbaru

Read More