Rekomendasi

KPU : ASN dan Dewan Maju Pilkada, Wajib Mundur

Senin, 04 November 2019 : 16.51
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Sejumlah figur mulai muncul membanjiri ruang visual publik dengan spanduk, banner hingga baliho, berebut simpati meramaikan bursa Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020, baik sebagai bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati.

Pantauan hariankota.com, ada yang berlatar belakang Aparat Sipil Negara (ASN), pengusaha, tokoh masyarakat, praktisi hukum, hingga dari kalangan anggota DPRD Sukoharjo.

Dari jajaran ASN sebut saja, ada nama Agus Santosa Sekda Sukoharjo, dan Wiwoho Aji Santosa seorang guru SD yang juga menjabat Ketua PD Muhammadiyah Sukoharjo. Kemudian, dari praktisi hukum ada Henry Indraguna.

Sedangkan dari kalangan dewan ada nama Joko Santosa yang akrab dikenal dengan panggilan Joko Paloma. Ia saat ini menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sukoharjo.

Berdasar regulasi yang masih berlaku, Ketua Komisi pemilihan Umun (KPU) Sukoharjo Nuril Huda saat ditemui, Senin (4/11/2019) menyatakan, terhadap status ASN dan anggota dewan yang ingin mencalonkan diri menjadi peserta Pilkada, maka wajib mengundurkan diri.

"KPU itu kan lembaga pelaksana Undang - Undang (UU), dan sampai hari ini regulasinya masih menggunakan UU No. 10 Tahun 2016. Selain itu, PKPU tentang pencalonan juga belum keluar, sehingga aturannya masih sama seperti Pilkada 2017 dan 2018," terang Nuril.

Terpisah, menanggapi aturan tersebut, Joko Paloma yang telah mengambil formulir pendaftaran di DPC Gerindra Sukoharjo sebagai bakal calon Bupati menyatakan siap mengundurkan diri sebagai anggota dewan.

"Itu konsekuensi, kalau peraturannya saat ini seperti itu. Sebagai anggota dewan aktif, maka kalau peraturannya memang harus mundur, ya saya siap mundur," tandasnya.

Dengan demikian, ASN maupuan anggota dewan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU, maka wajib menyatakan secara tertulis pengunduran dirinya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :