Rekomendasi

Masalah Sampah di Yogya Belum Dimanfaatkan Optimal

Rabu, 20 November 2019 : 13.18
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Sampah menjadi momok yang menakutkan jika tidak dikelola dengan maksimal. Peran pemerintah daerah cukup signifikan dalam mengurai sampah di wilayahnya.

Begitu juga dengan masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampah di Kota Gudeg ini hanya dikumpulkan hingga bermuara di TPA Piyungan.

"Kita akui masalah sampah belum semuanya beres," kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Pemda DIY Agus Setiyanto, Selasa (19/11/2019).

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi dengan wartawan di DPRD DIY, Jalan Malioboro Yogyakarta. Ia mengaku pengelolan sampah baru pada tahap menumpuk.

Pemerintah Kabupaten Kota juga tidak memiliki TPA. Sehingga, seluruh sampah yang setiap hari mencapai 600 ton hanya di kumpulkan di TPA Piyungan.

Celakanya, kondisi riel di TPA Piyungan cukup memprihatinkan. Apalagi, jika musim hujan tiba dan genangan air bercampur sampah menjadikan bau tak sedap tercium. "Pengelolaan kedepan perlu pendekatan lingkungan," katanya.

Dosen Politeknik Kesehatan Yogyakarta yang juga inisiator Bank Sampah, Bambang Suwerda mengaku belum semua sampah terkelola. Berawal dari kondisi lingkungan yang tidak sehat di tahun 2008 silam, ia memulai mendirikan bank sampah dari lingkup Rumah Tangga.

"Kami hanya mengurangi (sampah), memilah, memanfaatkan sampah dengan mengkolaborasi bersama pengrajin. Jadi sampah bukan masuk ke bak sampah, tapi ke bank sampah," katanya.

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan bank sampah ini membesar. Bahkan, banyak dari berbagai instansi pemerintah di luar Yogya berguru dalam mengelola sampah.

Salah satunya dari Pemerintah Kota Malang yang belajar bank sampah sekira tahun 2012 silam. Setelah mengetahui secara detail, Kota Malang menerapkan bank sampah dengan modifikasi peran pemerintah membentuk koperasi induk.

Saat ini, Kota Malang justru menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan sampah. Peran Pemkot Malang baik dari sisi pendampingan hingga edukasi pada masyarakat cukup berhasil dalam penanganan sampah terpadu.

"Kalau Malang datang dengan kekuatan penuh, dari pusat (Pemkot Malang) turun ke masyarakat. Konsepnya sama, penampung, mengelola dan pembeli," katanya.

Sementara di Yogya, kata dia, terbalik. Artinya, bank sampah yang ada sekitar 700 itu berangkat mulai dari tingkat RT. Pemerintah (baik kabupaten dan kota) belum maksimal dalam membantu bank sampah yang ada.

"Bank sampah kita banyak yang mati suri, tapi banyak juga yang militan meski tidak ada bantuan dari pemerintah," katanya.

Sebagai gambaran, pengelolaan sampah di Malang terintegrasi dalam satu koperasi induk. Koperasi itu merangkul bank sampah yang nasabahnya dari masyarakat sehingga meminimalisir adanya pengepul rosok (barang bekas) nakal.

Perusahan BUMN, seperti PLN juga menyalurkan bantuan ke koperasi dengan wujud barang untuk mengolah sampah. Kota Malang menjadi rujukan dalam mengelola sampah, bahkan dari beberapa negara tetangga belajar kelola sampah di Malang.

Sementara Bank Sampah di Yogya berjalan sendiri secara mandiri. Belum optimal campur tangan pemerintah membuat banyak nasabah bank sampah mati suri. (*)

Jurnalis : Danang Prabowo

Editor : Mahardika

Share this Article :