Rekomendasi

Masyarakat Kecewa, Kenaikan BPJS Tidak Diimbangi dengan Pelayanan Kesehatan

Sabtu, 23 November 2019 : 16.48
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Rencanna kenaikan iuran BPJS yang akan mengalami kenaikan, membuat masyarakat kecewa. Terlebih, kenaikan ini, tidak diimbangi dengan pelayanan kesehatan bagi peserta. Kenakan iuran akan menambah beban pengeluaran setiap bulannya.

Seorang warga, Supardi (48), warga Tawangmangu, mengatakan, kenaikan iuran BPJS kesehatan akan menambah biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Menurutnya, setiap bulan dia harus mengeluarkan biaya sebesar Rp104.000 untuk empat orang anggota keluarganya.

Jika mengalami kenaikan, maka bebannya akan semakin bertambah, karena haraus membayar uran menjadi Rp48.000 dikalikan empat orang anggota keluarga. Kondisi ini, jelasnya, sangat memberatkan.

“Kenaikan ini cukup berat. Kondisi ini belum lagi ditambah dengan pelayanan kesehatan yang tidak juga mengalami perbaikan,” kata Supardi, di hadapan anggota DPRD I Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Yunus, Sabtu (23/11/2019).

Dalam hal peayanan kesehatan, Supardi menuturkan, mempertanyakan pelayanan rumah sakit yang selalu mengatakan kamar kelas 3 kosong, bagi pasien BPJS klas 3.

“Kami berharap kepada pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS, terutama untuk pelayanan Klas II dan Klas III, sementara pelayanan BPJS terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan rawat inap, masih sangat rendah,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, anggota Komisi A DPRD I Provinsi Jawa Tengah, kepada hariankota.com mengatakan tidak meratanya sarana dan prasarana rumah sakit, menyebabkan masyarakat yang jauh dari pusat-pusat kota, dimana tersedia rumah sakit berprasarana lengkap, menjadi sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil.

Sementara, disisi yang lain, menurut Yunus, hal pembayaran premi BPJS, semua masyarakat memiliki kewajiban yang sama.

“Keluhan soal rencana kenaikan iuran BPJS serta pelayanan kesehatan kepada para peserta, segera kami tindak lanjuti dan akan menyampaikan kepada pmerintah. Ini sebenarnya persoalan klasik.

Kami mendesak kepada pemerintah segera melakukan perbaikan pelayanan kesehatan. Warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dasar ini, apalagi mereka adalah peserta BPJS,” tandasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Mahardika

Share this Article :