Rekomendasi

Politik Uang dan Intimidasi Ancam Pilkada 2020

Rabu, 13 November 2019 : 20.57
Published by Hariankota
SUKOHARHO - Memasuki tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2020, bursa bakal calon semakin ramai dengan munculnya sejumlah nama tokoh memenuhi ruang visual publik, dan media sosial.

Mengingat dalam pasar politik, masing-masing kandidat dan/atau tim sukses sangat mungkin melakukan berbagai cara untuk keluar sebagai pemenang, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo gencar melakukan sosialisasi mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Isu yang mengemuka, strategi untuk memenangkan kontestasi tidak hanya dugaan kampanye yang membawa-bawa suku, ras, dan agama tertentu, tetapi juga dugaan adanya politik uang dan intimidasi terhadap pemilih.

Politik uang bisa berbentuk pembagian sembako beserta selebaran ajakan untuk memilih calon tertentu. Bahkan, jika jarak elektabilitas antar kandidat sangat tipis, penyebaran sembako dapat terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif.

Selain politik uang, kejahatan pemilu lain yang mengancam kontestasi Pilkada adalah intimidasi kepada pemilih. Untuk yang satu ini, Bawaslu Sukoharjo, meski belum pernah menerima laporan, namun sering menerima banyak informasi.

Baik secara langsung maupun tidak, intimidasi berdampak pada terganggunya rasa nyaman pemilih serta prinsip bebas dalam pemilu. Ada beragam bentuk, mulai dari pemasangan spanduk yang bernuansa intimidasi, hingga ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu secara intimidatif.

Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Penindakan Pelanggaran, Rochmad Basuki mengatakan, saat ini pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa intimidasi terhadap pemilih adalah kejahatan pemilu yang harus dihindari.

"Apapun, sebenarnya, kuncinya adalah (masyarakat) berani melapor atau tidak," kata Rochmad kepada hariankota.com saat konferensi pers menjelang Pilkada di kantor Bawaslu Sukoharjo, Rabu (13/11/2019).

Secara tegas dikatakan, Bawaslu tetap akan memproses setiap laporan masyarakat. Namun, pada prakteknya yang terjadi dilapangan, ada warga yang mengaku menjadi korban intimidasi, tapi tidak berani melapor.

"Tentunya kami juga kesulitan untuk memproses sebagai kasus pelanggaran pemilu. Ya paling tidak, memberi informasi awal kepada kami, kalau mereka takut. Sehingga itu bisa menjadi bahan investigasi kami untuk menelusurinya," ujarnya.

Intimidasi dan politik uang, menurut Rochmad sangat sering diinformasikan, namun pihaknya perlu dukungan semua kalangan untuk dapat membuktikan membawanya keranah pidana pemilu.

"Politik uang itu diibaratkan seperti "kentut", ada baunya tapi sulit untuk ditelusuri. Karena yang terjadi antara saksi dan penerima tidak berani melapor. Intinya, bagaimana masyarakat itu sadar, berani melapor itu hebat," pungkasnya.

Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :