Rekomendasi

Syarat Independen Terlalu Berat, Henry Indraguna: Mustahil Mampu Kumpulkan KTP Dalam Waktu Singkat

Kamis, 28 November 2019 : 18.00
Published by Hariankota
SOLO - Salah satu kandidat calon Kepala Daerah yang bakal meramaikan pilkada Solo dan Sukoharjo, Henry Indraguna mengatakan persyaratan maju sebagai calon independen  sangat susah sekali.

Dimana persyaratan wajib calon independen yaitu wajib mengumpulkan KTP dalam jumlah banyak.

Sedangkan waktu yang ditentukan oleh KPU bagi calon independen begitu singkat.
Sehingga mustahil bagi calon jalur independen bisa mengumpulkan KTP dalam waktu singkat.

"Di Solo saja, calon independen wajib mengumpulkan KTP sekitar 40 ribu. Sedangkan waktunya hanya  hanya  sampai dengan 20  Februari 2020, mustahil terjadi,"terang Henry usai berkonsultasi dengan KPU Solo, Kamis (28/11/2019).

Belum lagi, ungkap Henry, jika saat surat pernyataan dukungan dan E-KTP diverifikasi ternyata ditemukan ada tanda tangan yang  tidak sesuai dipalsukan akan dikenakan sanksi  administratif.

Menurut Henry, singkatnya batas waktu yang ditentukan KPU, tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya akan terjadi dugaan pemalsuan karena begitu banyaknya surat dukungan dan KTP yang dikumpulkan. 

Ditambah waktu yang terbatas, pastinya sulit untuk terpenuhi. 
Apalagi, yang mengumpulkan KTP itu bukan calon independen, melainkan relawan atau Timsesnya. 

Sehingga untuk mengejar itu semua, pemalsuan tak menutup kemungkinan akan terjadi.

"Kalau sudah begini, siapa yang dirugikan. Jelas, calon independen itu sendiri yang dirugikan. Yang bekerja mengumpulkan tanda tangan bukanlah calon independent namun para relawan atau timses. Nah di situ muncul pertanyaan apakah mereka akan bekerja sesuai dengan aturan,  (dikhawatirkan) Itu pasti akan terjadi banyak  sekali," lanjutnya.

Seandainya itu hanya sanksi administratif menurut Henry tidak begitu terjadi masalah, namun jika dikenakan sanksi pidana karena  (pemalsuan) itu diatur dalam pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Hal itu sangat berbahaya bagi si calon independent, karena dirinya yang akan disalahkan. Hal seperti ini harus dijelaskan pidananya, dan informasinya harus jelas di depan.

"Jika surat pernyataan dilakukan secara benar dari pintu-ke pintu ke setiap jelas sulit sekali dan waktunya tidak akan mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut Henry mengatakan, dengan persyaratan dari KPU bagi jalur independen terlalu berat, jelas dalam Pilkada nanti, calon dari non partai akan berguguran. 

Sementara itu, Ketua KPU Kota Surakarta, Nurul Sutarti mengatakan KPU pusat sudah merevisi PKPU Nomor 15/2019 dengan PKPU Nomor 16/2019.

Di PKPU yang telah direvisi diatur penyerahan syarat dukungan ditetapkan 16 Februari 2020 hingga 20 Februari 2020.

”Syarat dukungan calon perseorangan dalam Pilkada Solo 2020 yaitu minimal 35.870 KTP elektronik dan pernyataan dukungan yang ditandatangani pendukung tanpa materai. Dokumen syarat dukungan akan diverifikasi faktual secara door to door atau individu per individu,” urainya.


Terkait jika nanti surat pernyataan dukungan ternyata ditemukan ada yang palsu, kata Nurul, hal itu yang menanggani lebih lanjut dari Bawaslu Kota Surakarta.

”Ada unsur pidana atau tidak, Bawaslu yang tentunya mengetahui hal itu,” tandasnya.

Jurnalis: Santi
Editor: Santi

Share this Article :