Rekomendasi

Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Buruh Sukoharjo Geruduk Dewan

Rabu, 13 November 2019 : 20.52
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Sekira 300 massa dari Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo berunjuk rasa menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan dengan mendatangi kantor DPRD Sukoharjo, Rabu (13/11/2019).

Dibawah pengawalan petugas dari Polres Sukoharjo, mereka melalui perwakilan yang telah ditunjuk meminta bertemu dengan anggota dewan untuk menyampaikan aspirasinya.

Hal ini dilakukan, karena sebelumnya mereka telah memberi masukan kepada bupati, namun belum mendapat respon. Secara tegas, buruh menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan dan Revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pantauan hariankota.com, aksi teatrikal dan sejumlah spanduk maupun poster berisi tuntutan dan kecaman mewarnai sepanjang berlangsungnya unjuk rasa.

“Revisi UU Ketenagakerjaan yang kami tolak utamanya pada poin penghapusan pesangon. Penghapusan pesangon dalam revisi tersebut sangat tidak manusiawi dan barbar. Belum lagi pola rekrutmen buruh yang sangat tidak manusiawi,” kata Ketua FPB Sukoharjo, Sukarno.

Kenaikan premi BPJS kesehatan, menurutnya membuat daya beli masyarakat turun, sehingga buruh makin sengsara. Selain itu, rakyat miskin baru dipastikan akan makin bertambah.

Kepada Wawan Pribadi, Ketua DPRD Sukoharjo dan sejumlah anggota yang menemui di ruang transit gedung dewan, perwakilan buruh langsung menyampaikan tuntutan, dan meminta untuk di fasilitaai bertemu dengan pejabat di kementerian terkait di Jakarta.

"Apa yang menjadi aspirasi buruh segera kami tindaklanjuti. Selama ini kami juga sudah berkirim surat ke DPR dan belum ada respon,” ujar Wawan.

Setelah dialog berlangsung hampir 1 jam, akhirnya dicapai kesepakatan, perwakilan buruh bersama Komisi IV DPRD akan ke Jakarta menyampaikan aspirasi secara langsung. Keberangkatan ke Jakarta diagendakan pada 21-22 November mendatang.


Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :