Rekomendasi

Walhi Bali Ajukan Protes Rencana Reklamasi Bandara Ngurah Rai yang Tabrak Kawasan Konservasi

Sabtu, 09 November 2019 : 15.49
Published by Hariankota
DENPASAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali ajukan protes terhadap PT Angkasa Pura yang berencana melakukan reklamasi seluas 12,15 Ha guna perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Protes tersebut dilayangkan langsung oleh Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama dalam rapat Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di The Anvaya Beach Resort, Kuta, Jum'at (8/11/2019).

Protes dilayangkan oleh Walhi Bali karena lokasi rencana reklamasi tersebut berada di kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2011 yang diubah dalam Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Oleh karena itu Untung Pratama menilai rapat Komisi Penilai Amdal tersebut sudah melanggar hukum. “Rencana reklamasi seluas 12,15 Hektar yang akan dilakukan oleh PT Angkasa Pura tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang," tegasnya seperti dikutip dari TribunBali.com

Karena melanggar kawasan konservasi, seharusnya Addendum Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) milik PT Angkasa Pura tidak dapat dinilai dan rapat harus dihentikan.

Selain itu, Untung Pratama juga menyoroti dampak dari reklamasi terdahulu yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura. Dirinya menyampaikan bahwa pesisir utara dari Tuban hingga Kuta mengalami dampak abrasi paling parah akibat kegiatan reklamasi.

“Pura Cedok Waru digeser sampai tiga kali akibat reklamasi sebelumnya," ujarnya. Dalam rapat tesebut Untung Pratama juga menyerahkan surat protes kepada pimpinan rapat.

Ia menyampaikan akan membuat perhitungan kepada pihak terkait apabila reklamasi di kawasan konservasi tersebut tetap dipaksakan. “Kami sudah terus bersabar, kami akan buat perhitungan jika reklamasi di kawasan konservasi tetap dipaksakan," ancamnya.

Sementara itu, pimpinan rapat Komisi Penilai Amdal Ary Sudijanto menyampaikan bahwa rapat Komisi Penilai Amdal tersebut sudah memenuhi syarat legal formal.

Disampaikan juga bahwa reklamasi perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Namun saat WALHI Bali meminta agar Pasal dan peta yang mengatur perubahan tersebut ditampilkan dalam ruang rapat, pimpinan rapat berkelit dan melempar ke Pemrakarasa untuk menunjukkan Peta.

Saat dimintai peta oleh pihak Walhi Bali, Pemrakarsa ternyata tidak bisa menunjukkannya.

Kemudian menanggapi adanya abrasi Akibat reklamasi nyang terdahulu, pimpinan rapat meminta kepada pihak PT Angkasa Pura untuk menjelaskan kajian simulasi perubahan garis pantai dampak akibat reklamsi di pesisir utara dari Tuban hingga Kuta.

Saat diminta untuk menjelaskan, pihak PT Angkasa Pura tidak mampu memberikan kepastian berapa jauh mundurnya garis pantai akibat reklamasi tersebut.

Jurnalis : Dek
Editor : Mahardika

Share this Article :