Rekomendasi

Audensi Dugaan Pabrik Pupuk Tak Berijin Berjalan Alot, Pemkab Didesak Tegas

Jumat, 06 Desember 2019 : 19.43
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Adu argumentasi mewarnai audensi membahas operasional sebuah pabrik pupuk di Desa Alas Ombo, Weru, Sukoharjo yang diduga tak mengantongi izin sesuai peruntukannya.

Dalam audensi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, Jum'at (6/12/2019) ini, Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI melaporkan dugaan pelanggaran izin oleh PT Tumbuh Berkembang.

"Kami menduga perusahaan tersebut tidak mengantongi izin sesuai peruntukannya. Izinnya adalah gudang, tapi pada kenyataannya dipakai untuk operasional produksi pupuk," kata Ketua LAPAAN RI, BRMH Kusumo Putro kepada hariankota.com usai audensi.

Dikhawatirkan, jika langkah tegas tak segera dilakukan, dampak yang ditimbulkan akan semakin besar. Bukan hanya masalah kerugian pendapatan asli daerah (PAD), tapi rusaknya lingkungan lantaran penggunaan bahan kimia untuk campuran membuat pupuk.

"Penggunaan bahan kimia ini kami sinyalir mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sangat berbahaya jika meresap kedalam tanah. Bahannya kotoran hewan dicampur bahan kimia selanjutnya diproses menjadi pupuk organik," ujar Kusumo.

Selain itu, perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 2012 silam ini diduga juga menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan yang sekarang telah berdiri, menurut Kusumo diduga juga tak sesuai dengan peruntukkannya.

"Oleh karenanya, kami tadi meminta kepada dinas - dinas terkait melakukan sidak kelapangan. Dan tadi juga sudah dijawab akan segera ditindaklanjuti dengan sidak ke kelapangan diantaranya bersama Satpol PP," sebutnya.

Sidak dijanjikan akan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kebenaran laporan yang disampaikan LAPAAN RI. Jika terbukti menyalahi izin yang diberikan, maka tindakan tegas akan dilakukan terhadap pabrik sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami menuntut agar perusahaan tersebut menghentikan proses produksinya terlebih dahulu sampai seluruh prosedur yang disyaratkan dipenuhi. Ini kan sudah melakukan pelanggaran cukup lama," tandasnya.

Menanggapi tuntutan itu, Kasi Penegakan Perda Satpol PP, Hani Bima Kusuma yang hadir dalam audensi menyampaikan, pihaknya memberi masukan kepada dinas - dinas terkait untuk segera memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah sesuai izinnya.

"Dalam hal ini, bisa surat peringatan atau pembinaan. Kalau Satpol PP kan eksekutor dari surat peringatan tersebut. Kalau nanti dari surat peringatan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka kami bisa melakukan langkah penertiban," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :