Rekomendasi

Bantuan PKH dan BPNT di Karanganyar, Salah Sasaran?

Senin, 16 Desember 2019 : 18.39
Published by Hariankota
Karanganyar - Bantuan yang digulirkan pemerintah dalam program keluarga harapan (PKH) serta bantuan pangan non tunai (BPNT), dinilai tidak tepat sasaran.

Banyak keluarga mampu, masih saja terdata dan menerima bantuan dari pemerintah ini. Hal ini terlihat dari pemasangan stiker penerima PKH dan BPNT, terpasang di rumah keluarga mampu, yang tersebar hampir merata di seluruh desa di Karanganyar.

Pantauan hariankota.com di sejumlah desa, stiker bertuliskan “Keluarga Penerima Manfaat, Kami Termasuk Keluarga Miskin Yang Berhak Menerima Bantuan PKH, BPNT“ terpasang di rumah warga mampu.

Namun mirisnya, stiker tersebut tidak dilepas oleh si pemilik rumah.

Salah satu kepala desa (Kades) yang enggan namanya disebutkan, mengungkapkan, jika diwilayahnya masih ada keluarga mampu yang menerima bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu.

Menurutnya, pihak desa juga tidak mengetahui proses pendataan yang dilakukan, sehingga keluarga mampu, masih menerima bantuan.

“Saat dilakukan pendataan, pemerintah desa juga tidak mengetahui. Seharusnya dilibatkan, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Ke depan, jika memang harus dilakukan pendataan, tolong melibatkan pemerintah desa, sehingga bantuan tidak salah sasaran,” tandasnya, Senin (16/12/2019).

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Karanganyar, Agus Heri Bindarto, kepada hariankota.com serta awak media lain, di ruang kerjanya, Senin (16/12/2019) menjelaskan, data warga penerima PKH dan BPNT tersebut, merupakan data hasil survei yang dilakukan oleh BPS tahun 2011 lalu dan diperbaharui tahun 2015.

Menurut Heri, berdasarkan data tersebut, lebih dari 53.000 warga Karanganyar menjadi keluarga penerima manfaat.Sebenarnya, lanjut Heri, data tersebut telah diperbaiki tahun 2018 lalu.

Data yang di pakai. Sehingga berdasarkan data tersebut, masih ada bantuan yang mungkin salah sasaran dan diberikan keppada keluarga mampu,” jelas Heri.

Ketika disinggung apakah keluarga mampu yang terlanjur dipasang stiker sebagai keluarga penerima manfaat, Heri mengakui kesulitan untuk melakukan graduasi atau penonaktifan. Pasalnya, ujar Heri, yang memiliki kewenangan dari Kementerian Sosial.

“Saya sudah mengajukan untuk di non aktifkan. Sebagian, bisa di graduasi apabila mereka itu mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan. Dan sekarang sudah banayak yang mengundurkan diri,” jelasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :