Rekomendasi

Disetujui Gubernur, Kades Serta Pimpinan DPRD Karanganyar Bentar Lagi Pakai Motor dan Mobil Baru

Selasa, 17 Desember 2019 : 19.40
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Gubernur Jawa Tengah, akhirnya menyetujui RAPBD yang diajukan oleh Pemkab Karanganyar menjadi APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilkukan oleh gubernur, seluruhnya telah sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk anggaran pengadaan pembelian 170 sepeda motor Yamaha N Max untuk 170 kepala desa dan lurah, serta pengadaan dua unit mobil Fortuner untuk pimpinan DPRD.

Untuk pengadaan sepeda motor, Pemkab harus mengeluarkan anggaran Rp5,30 miliar, sedangkan untuk pengadaan dua unit mobil pimpiann dewan, dianggarkan sebesar Rp1,1 miliar.

Sekretaris daerah (Sekda) Karanganyar, usai pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD Karanganyar, kepada hariankota.com Selasa (17/12/2019) menjelaskan, tidak ada hal yang krusial hasil evaluasi yang dilakukan oleh gubernur, dan hanya bersifat normatif.

Dari hasil evaluasi tersebut, ujarnya, gubernur mengatakan, bahwa antara KUA PPAS dengan RAPBD telah sinkron. Termasuk anggaran untuk pengadaan sepeda motor bagi 127 kepala desa dan lurah serta anggaran pengadaan dua unit mobil dina bagi pim[inan DPRD periode 2019-2024.

“Tidak ada hal yang krusial dan hanya bersifat normatif. Antara KUA PPAS juga telah sinkron, termasuk pengadaan sepeda motor Yamaha N Max bagi kepala desa dan lurah serta pengadaan mobil dinas dewan. Seluruhnya telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Sutarno, Selasa (17/12/2019).

Untuk prioritas tahun 2020, Sutarno menambahkan, lebih mengedeoakan pemebangunan sumber daya mnusia (SDM), serta upaya pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur.

Untuk pengentasan kemiskinan, dalam APBD 2020, dianggarkan sebesar Rp16 miliar yang nantinya akan dikelola oleh Dinas Sosial dan Bapermades.

Hal senada dikatakan ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo. Dalam evaluasinya, menurut Bagus Selo, Gubernur Jawa Tengah, hanya mmberikan arahan yang bersifat normative.

“Semua standar. Hanya arahan yang bersifat normatif. Untuk pelaksanaan anggaran, Karanganyar juga tidak terlalu tinggi. Antara KUA PPAS dengan RAPBD sudah sesuai, sudah konsisten. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang cukup besar,” kata dia.

Mengenai anggaran pengadaan sepeda motor dan mobil dinas bagi pimpinan dewan, Bagus Selo menegaskan, jika pengadaan anggaran tersebut, tidak menyalahi regulasi yang ada.

“Tidak ada regulasi yang dilanggar serta kendaraan itu memang dibutuhkan,” pungkasnya. Disisi lain, pembahasan RAPBD tahun 2020 ini, mendapat kritikan dari sejumlah tokoh masyarakat.

Nur Sanyoto, salah satu tokoh masyarakat Karanganyar, menyayangkan pembahasan anggaran yang cukup singkat. Padahal, menurutnya, anggaran yang dibahas nilainya cukup besar, Rp2,2 triliun.

Dengan lolosnya anggaran pengadaan sepeda motor bagi kepala desa dan pimpinan dewan, Nur Sanyoto, meminta agar lebih meningkatkan kinerjanya, karena fasilitas yang diberikan Negara cukup besar.

“Meskipun APBD memenuhi prosedur pembahasan, tapi ahl itu kurang tepat. Karena tidak diahas secara mendalam di tingkat komisi. Jika tidak ada pendalaman di komisi, maka tugas pokok para wakil rakyat ini menjadi hilang, terutama fungsi pengawasan dan fungsi anggaran,” tukasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor; Gunadi

Share this Article :