Rekomendasi

Ironis, di Karanganyar Masih Ada 6000 Warga Tak Layak Huni

Minggu, 08 Desember 2019 : 21.23
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Sampai saat ini, masih terdapat 6000 rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah kabupaten Karanganyar. Kepada awak media, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Utomosidhi Hidayat mengakui masih banyaknya RTLH di Karanganyar.

Untuk mengurangai RTLH tersebut, maka akan dikerjakan bersama organisasi perangkat daearah (OPD) lainnya. Menurut Utomosidhi, pada tahun 2020, telah dianggarkan untuk membangun sebanyak 720 RTLH.

Dengan anggaran masing-masing RTLH sebesar Rp10 juta. Penuntasan pembangunan RTLH ini, juga berasal dari dana APBN dengan jumlah yang sama, serta disalurkan melalui Dinsos, dan APBD Provinsi melalui Dishub PKP.

Sedangkan bantuan yang disalurkan melalalui Dispermades, menurut Utomosidhi, disalurkan melalui kelompok.

Satu kelompok ada 10 RTLH di desa tersebut, dan kelompok itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan itu sehingga terwujud rumah layak huni, berdinding batako, berlantai plester, serta memiliki jendela rumah, sehingga terwujud rumah sehat.

“Dengan anggaran yang dimiliki Pemkab Karanganyar serta anggaran dari pemerintah pusat dengan dana dari APBN dan APBD provinsi, setiap tahun, dapat menuntaskan setidaknya 1000 unit RTLH di Karanganyar.

Sehinngga dalam kurun waktu lima tahun ke depan, seluruh RTLH itu sudah berubah menjadi rumah layak huni,” kata Utomosidhi, Minggu (08/12/2019).

Disisi lain, berdasarkan informasi yng dihimpun hariankota.com sejumlah warga penerima bantuan RTLH, tidak dapat membagun rumahnya, meskipun sudah ada bantuan berupa bahan bangunan.

Seperti yang berada di Desa Ngadirejo, kecamatan Mojogedang.

Di Desa ini, sebanyak empat rumah yang belum bisa membangun kembali rumahnya meski telah menerima bantuan berupa bahan bangunan senilai Rp 10 juta, berujud pasir, batako, besi, semen, dan lainnya.

Para penerima bantuan ini mengaku tidak memiliki dana untuk membayar biaya tukang. Kadus Ngadirejo Suroso, menyatakan, ada empat warga yang menerima bantuan RTLH dan dilanjutkan dengan pengiriman bahan bangunan ke rumah penerima.

Suroso mengaku tidak mengetahui dari instansi mana bantuan itu berasal. Bahkan menurut Suroso, bahan bangunan tersebut telah diikirm satu bulan yang lalu dan sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya.

Pasalnya, lanjut Suroso, penerima bantuan RTLH, tidak sanggup membayar biaya tukang yang besarannya mencapai Rp100.000 hingga Rp125.000 perhari.

“Karena tidak ada pemberitahuan selanjutnya, proses pembangunan RTLH belum bisa dilaksanakan, karena terkendala biaya tukang. Bagaimana mau membayar tukang, makan sehari-hari saja kebingungan,” kata dia, Minggu (08/12/2019).

Masih banyaknya RTLH di Karanganyar, membuat keprihatinan banyak pihak, ditengah isu pengadaan mobil dinas bupati yang tergolong mewah, berupa Jip Rubicon, senilai hampir Rp2 miliar.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera, Indardi Heru Santoso, yang diperlukan saat ini adalah kepekaan social pemerintah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakkat, termasuk untuk menuntaskan masalah RTLH ini.

“Masih ada sekitar sembilan persen masyarakat Karanganyar yang masih miskin dan ribuan rumah tidak layak huni. Seharusnya ini yang menjadi perhatian utama, dan bukan malah menganggarkan pengadaan mobil dinas baru yang cukup mewah.

Maka sangat wajar, jika Kemendagri meminta agar gubernur Jawa Tengah, menegur bupati,” tukasnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Kadek Arya Wiguna

Share this Article :