Rekomendasi

Potret Suram Keadilan 2019, IKADIN Soroti PT RUM Hingga Potensi Nepotisme Pilkada

Jumat, 27 Desember 2019 : 19.16
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Potret penegakan hukum di tahun 2019 begitu memprihatinkan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum semakin jauh. Masyarakat dihadapkan pada kenyataan banyaknya noktah hitam penegakan hukum yang seolah kian memudarkan harapan.

Dalam rilis refleksi akhir tahun yang disampaikan kepada hariankota.com, Jum'at (27/12/2019), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) cabang Surakarta, menyampaikan beberapa kasus penyumbang potret buram suramnya keadilan, baik level lokal Soloraya hingga nasional.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKADIN Surakarta, Muhammad Taufiq menyebut, diantara potret suramnya keadilan yang terjadi didaerah salah satunya di Kabupaten Sukoharjo yaitu, masalah lingkungan hidup yang hingga kini masih menjadi persoalan serius.

"Medio Desember ini masyarakat Sukoharjo ramai-ramai melakukan unjuk rasa menolak beroperasinya PT Rayon Utama Makmur (PT RUM) yang menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik tekstil tersebut," tuturnya.

Beberapa aktivis yang melakukan advokasi terhadap masyarakat justru dibui, sedangkan pemerintah daerah seolah tak peduli dengan kesehatan warganya. Masyarakat Sukoharjo dihadapkan pada kepongahan pemilik modal.

"Kemudian di bidang politik, pemerintahan Kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo saat ini mengalami persoalan yang hampir sama, yakni potensi nepotisme kekuasaan," sebut Taufiq.

Gibran Rakabuming Raka, anak mantan walikota Solo sekaligus Presiden Joko Widodo digadang-gadang ikut mencalonkan diri di pemilihan Walikota.

Sedangkan di Sukoharjo, Bupati Wardoyo Wijaya yang tidak mungkin lagi maju di pemilihan mendatang berpotensi digantikan oleh istrinya, yakni Etik Suryani.

"Potensi napotisme di Solo maupun Sukoharjo pada pemilihan kepala daerah tahun depan pun semakin kentara. Pro kontra tentu mengiringi dinamika politik lokal Soloraya menghadapi Pilkada 2020 nanti," ujarnya.

Pada level nasional, IKADIN juga menyoroti kegaduhan yang ditimbulkan atas revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Alhasil kini KPK tidak lagi berwenang menindak kasus korupsi yang menjadi perhatian publik.

"Yang terbaru, dipenghujung tahun ini adalah skandal “Jiwasraya Gate” yang telah membuat geger seantero negeri. Asuransi plat merah tersebut diberitakan hancur lebur hingga tak mampu lagi membayar polis asuransi dikarenakan salah kelola investasi," pungkasnya.

Jurnalis: Sapto Nugroho

Editor: Jumali

Share this Article :