Rekomendasi

Soal Pengadaan Sepeda Motor Kades, Pengamat Menilai Rawan Terjadi Penyimpangan

Senin, 02 Desember 2019 : 16.37
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Polemik pengadaan sepeda motor kepada 177 kepala desa (Kades) di Karanganyar, terus bergulir. Berbagai kritikan tajam dari elemen masyarakat, juga terus berdatangan, dengan mengatakan jika pengadaan sepeda motor tersebut merupakan pemborosan anggaran.

Disisi lain, pengadaan sepeda motor bagi Kades yang menelan anggaran sebesar p5,301 milyar, juga menjadi sorotan pengamat hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto.

Dihubungi hariankota.com, melalui telepon selularnya, Senin (02/12/2019), Agus Riewanto menyatakan, dari sisi politik anggaran, pengadaan kendaraan dinas bagi Kades tersebut, harus dilihat, apakah rencana pemberian kendaraan tersebut telah sesuai dengan kondisi riil di lapangan atau tidak.

“Pengadaan fasilitas untuk aparatur birokrasi di daerah, memiliki ukuran, dan ukuran inilah, yang harus disampaikan kepada publik. Mulai dari specimen dan fungsinya. Dan apakah terlalu tinggi apa tidak, sehingga anggaran itu berbsis kinerja dan bukan berbasis suka-suka,” jelasnya, Senin (02/12/2019).

Agus Riewanto mengatakan, anggaran pengadaan sepeda motor tersebut, selalu diletakkan sebagai kerangka untuk transparansi.

“Jangan pernah menggunakan anggaran itu tidak transparan dan akuntabel, terutama proses tender, pemenang tender, siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pengawasannya,” kata dia.

Soal penunjukkan merk tertentu, Agus menilai, ada kesepahaman di daerah untuk menggunakan Yamaha N Max di beberapa daerah sebagai kendaraan operasional. Penunjukkan merk tertentu ini, patut dicurigai ada sesuatu yang spesifik.

“Kenapa pilihannya itu dan bukan kendaraan lain. Ini patut dicurigai. Unttuk itu, perlu pengawasan dari DPRD. Karena anggaran ini disetujui oleh banggar DPRD, apakah dengan penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan awalnya. Karena memang potensi korupsinya cukup tinggi,” tandasnya.

Ditambahkannya, saat ini Kades, dalam urusan pemerintahan dan politik, menjadi sangat penting, karena Kades, corong utama pemerintah paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Mereka itu tulang punggung pemerintah daerah. Makanya mereka sedikit dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Jika mereka tidak diperhatikan dalam konteks fasilitasnya, mereka tidak akan kerja.

Ini menunjukkan posisi tawar Kades semakin tinggi. Karena merekalah yang punya suara riil di masyarakat dan bisa mengendalikan suara dalam berbagai pemilihan, termasuk pilkada, legisatif hingga presiden,” pungkasnya.

Jurnalis : Iwan Iswanda
Editor : Mahardika

Share this Article :