Rekomendasi

Sstt.. Akhir Bulan Desember Jeep Rubicon Tiba di Karanganyar

Kamis, 19 Desember 2019 : 18.50
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Mobil dinas baru bupati Karanganyar, Jepang Rubicon yang sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat, dipastikan tiba di Karanganyar pada hari Jumat (27/12/2019) atau 4 hari sebelum pergantian tahun.

Hal tersebut dikatakan pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah, Karanganyar, Narimo, kepada hariankota.com melalui telepon selulernya, Kamis (19/12/2019).

Menurut Narimo, setelah melalui proses lelang, dilanjutkan dengan perjanjian kontrak pengadaan barang yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dan saat ini, ujar Narimo, proses tersebut telah dilalui dan pengadaan barang berupa satu unit mobil dinas baru jenis Jeep Rubicon akan dikirim pada tanggal 27 Desember 2019 mendatang.

"Seluruh proses sudah dilalui. Tinggal menunggu pengiriman unit mobil dari pemenang lelang," ujarnya singkat sambil menutup telepon selulernya.

Sebelumnya, pengadaan mobil dinas bupati, pimpinan dewan serta pengadaan sepeda motor yang diperuntukkan bagi 170 kepala desa (Kades) dan lurah di Karanganyar, terus mendapat sorotan.

Terutama setelah gubernur Jawa Tengah, menyetujui RAPBD menjadi APBD Karanganyar tahun 2020, yang mencakup pengadaan kendaraan bag ara pejabat di Karanganyar tersebut.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakata (LSM) Lentera, Hindardi Heru Santoso, mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang menyetujui RAPBD yang diajukan oleh Pemkab bersama DPRD Karanganyar.

Menurut Heru, seharusnya, gubernur melaluhi timnya lebih cermat lagi dalam membaca RABPD yang diajukan tersebut.

"Coba bayangkan, pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD dan sepeda motor N Max kepada 177 kepala desa dan kelurahan di tambah lagi pengadaan mobil dina bupati jenis Rubicon secara bersamaan, ini sangat tidak etis. Hal ini sangat membebani APBD.

Dengan kondisi sperti ini, tata kelola keuangan daerah, semakin jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Terus terang, kami kecewa dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh gubernur Jawa Tengah ini,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, akhirnya menyetujui RAPBD yang diajukan oleh Pemkab Karanganyar menjadi APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh gubernur, seluruhnya telah sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk anggaran pengadaan pembelian 170 sepeda motor Yamaha N Max untuk 170 kepala desa dan lurah, serta pengadaan dua unit mobil Fortuner untuk pimpinan DPRD.

Pemkab juga menganggarkan pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp2,1 miliar untuk pembelian mobil Jeep Rubicon.

Untuk pengadaan sepeda motor, Pemkab harus mengeluarkan anggaran Rp5,30 miliar, sedangkan untuk pengadaan dua unit mobil pimpinan dewan, dianggarkan sebesar Rp1,1 miliar.

Sekretaris daerah (Sekda) Karanganyar, usai pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPBD Karanganyar, kepada hariankota.com, Selasa (17/12/2019) menjelaskan, tidak ada hal yang krusial hasil evaluasi yang dilakukan oleh gubernur, dan hanya bersifat normatif.

Hasil evaluasi tersebut, ujarnya, gubernur mengatakan, bahwa antara KUA PPAS dengan RAPBD telah sinkron. Termasuk anggaran untuk pengadaan sepeda motor bagi 127 kepala desa dan lurah serta anggaran pengadaan dua unit mobil dinas bagi pimpinan DPRD periode 2019-2024.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :