Rekomendasi

Ajukan Pra Peradilan, Korban Dugaan Perampasan Mobil Anggap Polisi Lamban

Kamis, 02 Januari 2020 : 18.20
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Seorang warga Tlogorandu, Juwiring, Klaten, Bima Saraswati (40) mendaftarkan permohonan pra peradilan melawan Satreskrim Polres Sukoharjo sebagai termohon ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo.

Melalui kuasa hukumnya, Badrus Zaman, Bima menilai kinerja polisi lamban dalam menangani aduan kejadian yang menimpanya tentang dugaan keterlibatan dua oknum anggota polisi merampas mobil Honda Brio miliknya.

"Padahal pelakunya sudah jelas, bahkan barang bukti mobil informasinya juga sudah diamankan di Polresta Surakarta. Tapi kenapa tersangkanya belum juga ditetapkan," kata Badrus kepada hariankota.com, Kamis (2/1/2020).

Dituturkan, peristiwa dugaan perampasan mobil tersebut berlangsung pada Agustus 2019 lalu di Sukoharjo. Waktu itu Bima yang tinggal di Sukoharjo saat tengah malam didatangi sejumlah orang.

"Mereka mengaku dari Polda Jateng, memaksa mengajak keluar ke sebuah rumah makan. Katanya untuk menyelesaikan urusan hutang korban dengan seseorang. Setelah itu mobil korban dibawa pergi, katanya sebagai jaminan," terang Badrus.

Beberapa hari kemudian diketahui, dari tujuh orang yang disebutkan datang ke rumah Bima itu, dua diantaranya, menurut Badrus, ternyata oknum anggota polisi berdinas di Solo dengan inisial W dan D.

"Setelah tahu bahwa ada keterlibatan oknum polisi, maka kami mengadukan ke Propam Polres Sukoharjo dan Satreskrim Polres Sukoharjo pada Oktober 2019 lalu agar segera ditindaklanjuti. Tapi sampai sekarang tidak ada perkembangannya," ujarnya.

Terlepas dari perkara hutang - piutang, tindakan oknum polisi seperti debt collector tersebut dikatakan Badrus tidak bisa dibenarkan, dan jelas merupakan sebuah pelanggaran berat.

"Apalagi berdasarkan bukti tanda terima, korban sudah membayar lunas hutangnya plus bunga sebesar 20%, hingga total mencapai tiga kali lipat dari pokok pinjamannya," urainya.

Badrus menilai, dalam kasus ini ada dugaan pelanggaran Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Korban dipaksa menandatangi surat pernyataan tentang mobil yang dibawa sebagai jaminan hutang.

"Kami hanya berharap supaya keadilan hukum bisa ditegakkan. Tak pandang bulu siapapun yang berbuat harus mempertanggung jawabkan," tutup Badrus.

Sebelumnya, Kasi Propram Polres Sukoharjo, Iptu Lasimin saat dikonfimasi membenarkan adanya aduan tersebut. Namun mengingat dua oknum itu berdinas di Kota Solo, maka disarankan ke Polresta Solo, meskipun kejadiannya di Sukoharjo.

"Jadi kami tidak bisa memproses karena yang diadukan bukan anggota dari Polres Sukoharjo. Kasus ini juga akan kami laporkan ke atasan. Untuk detailnya belum dapat kami sampaikan," tutupnya.

Jurnalis: Saptto Nugroho

Editor: Gunadi

Share this Article :