Rekomendasi

Diguyur Puluhan Miliar Sejak 2014, PT PITS Belum Untung

Rabu, 22 Januari 2020 : 11.19
Published by Hariankota
TANGSEL - Penyertaan modal kepada PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) masih menjadi sorotan. Tidak main-main, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengucurkan anggaran kepada BUMD tersebut hingga Rp. 87,1 Miliar sejak 2014 lalu.

Dikatakan Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi bahwa hingga saat ini, PT PITS belum memberikan keuntungan bagi pemerintah.

"Belum untung. Makanya kita sebagai anggota legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, wajib memberikan catatan apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Walikota evaluasi, kasih informasinya, apa hasil evaluasi tersebut," kata Syawqi kepada wartawan, Senin (20/1/2020) lalu.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Dodi Prasetya menuturkan pemerintah harus lebih tegas lakukan evaluasi bila dirasa perlu lakukan rotasi pimpinan BUMD yang kurang produktif sebagai bentuk penyegaran manajemen.

Pemkot Tangsel, katanya lagi, harus mampu melakukan rasionalisasi supaya bisa menghemat pengeluaran perusahaan yang dibiayai dari APBD dan memacu agar keberadaan BUMD menjadi maksimal dan berpotensi terus membaik sehingga mampu memberikan pemasukan terhadap PAD.

"BUMD tidak boleh lagi menjadi beban Pemerintah Kota, jangan hanya minta disuntik (permodalan) tapi harus juga bisa menyuntik (PAD). BUMD harus mampu berperan sebagai sumber atau penggali pendapatan daerah, bukan sebaliknya hanya membebankan daerah. Itulah dasar BUMD itu bisa didirikan. Kalau hanya memberatkan daerah, lebih baik tidak usah ada BUMD," kata Dodi, Rabu (22/1/2020).

"BUMD juga mempunyai peran sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, ataupun dividen, Lalu bagaimana dengan keberadaan PT.PITS hari ini di Tangsel, sudah berperan seperti apa?" tambahnya.

"Dengan fungsi ekonominya sebagai BUMD, PT.PITS harus berorientasi kepada keuntungan, tapi di satu sisi lainnya sebagai BUMD dia juga punya fungsi sosial, jadi usahanya tidak boleh mematikan usaha masyarakat, baiknya lakukan himbauan terhadap PT. PITS juga harus kreatif mencari core bisnis lain yang belum digarap masyarakat," tuturnya.

Peran Komisi III DPRD Tangsel, imbuh Dodi, dinantikan dalam situasi ini. Dodi manyatakan, pihak DPRD harus berani dan berkomitmen melakukan evaluasi dan penataan ulang dalam pengelolaan BUMD.

Hal itu perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas BUMD untuk memberikan kontribusi pendapatan ke daerah.

"Lakukan evaluasi total. Apakah banyak persoalan dalam pengelolaannya, bila diperlukan benahi manajemen, kemudian diverifikasi usahanya, core bisnisnya seperti apa, apakah layak apa tidak.

DPRD juga harus melakukan fungsi kontrolnya sebagai support agar PT.PITS bisa lebih produktif, sesuai perannya sebagai BUMD," tandasnya.

Jurnalis; Arie Kristianto
Editor: Jumali

Share this Article :