Rekomendasi

Gaji Anggota Dewan Berkurang Rp 4 Juta Perbulan, Apa Sebabnya?

Senin, 13 Januari 2020 : 20.04
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Kualifikasi kemampuan keuangan daerah (KKD) Karanganyar, dari tinggi menjadi sedang, berdampak pada berkurangnya gaji dan tunjangan para anggota DPRD setempat.

Seluruh wakil rakyat, mulai dari pimpinan hingga anggota, mengalami pengurangan penghasilan Rp4 juta per bulan.

Sekretaris daerah (Sekda) Karanganyar, Sutarno, kepada hariankota.com, Senin (13/01/2020), mengatakan, menurunnya KKD ini, karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Menurut Sutarno, pedoman menentukan KKD tahun 2020, dihitung dari APBD dua tahun lalu, yakni tahun 2018.

Dijelaskannya, tahun 2017, dana BOS reguler masuk ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan tahun 2018,, masuk lain-lain pendapatan yang sah, pendapatn hibah. Artinya, jelas Sutarno, BOS tidak dihitung sebagai PAD.

“Perubahan klasifikasi KKD dari tinggi ke sedang, tidak berdampak pada pelaksana anggaran. Perubahan regulasi ini juga tidak berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di Karanganyar, seluruh program tetap berjalan.

Perubahan ini hanya berdampak pada uang representasi, tunjangn reses, tunjangan komunikasi anggota dewan,” jelasnya.

Hal senada dikatakan ketua DPRD Karanaganyar, Bagus Selo, kepada hariankota.com Politisi PDIP ini menjelaskan, perubahan karena adanya regulasi Permendagri 62 tahun 2017, terkait pengelompokan KKD dan pelaksanaan pertanggungjawaban dana operasional pimpinan, terutama tunjangan reses dan tunjangan komunikasi intensif para anggota DPRD.

Penghitungannya, ujar Bagus Selo, dua tahun APBD. Kalau tahun 2020, yang digunakan, patokan adalah APBD tahun 2018.

“Bahwa dalam Permendagri, perhitungannya, PAD, bagi hasil dan DAU. Pada saat masa transisi, muncul, BOS regular yang masuk ke PAD. Setelah pembahasan 2020, keluar Permendagri 33 tahun 2017, salah satunya mengatur, jika BOS regular tersebut masuk menjadi pendapatan lain-lain yang sah.

Otomatis tidak melalui PAD. Dengan kondisi demikian, Karanganyar kekurangan hampir 50 miliar, sehingga kualifikasi menurun dari tinggi ke sedang,” jelas Bagus Selo, Senin (12/01/2020).

Bagus Selo menambahkan, dengan adanya perubahan tersebut, otomatis, tunjangan komunikasi, dana operasional pimpinan dan tunjangan reses, mengalami pengurangan, sehingga seluruh anggota dewan mengalami pengurangan penghasilan Rp4 juta per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2020.

“Kalau teman-teman resah, saya pikir hal yang wajar. Bagaimanapun ini adalah regulasi. Kita harus taat, daripada menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Karanganyar yang enggan disebutkan namanya, mengakui jika terjadi pengurangan pendapatan sebagai anggota DPRD.

Dia mengungkapkan, sejak dilantik menjadi anggota DPRD pada bulan Agustus tahun 2019 lalu, dalam satu bulan, dia menerima penghasilan sebesar Rp28 juta. Penghasilan tersebut, sudah termasuk berbagai tunjangan.

Namun pada bulan Januari 2020, penghasilan yang dia peroleh mengalami pengurangan menjadi Rp24 juta, artinya berkurang Rp4 juta.

“Ini aturan mas. Kami harus melaksanakannya. Meski ada pengurangan, tidak menyurutkan langkah dan niat kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami wakili,” kata dia.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :