Rekomendasi

Hore Tahun 2020 ini, Gaji Honorer DIY Naik

Rabu, 15 Januari 2020 : 19.59
Published by Hariankota
YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan Pergub No 74/2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu.

Komisi A DPRD DIY memberikan apresiasi kepada Gubernur DIY dan akan tetap menjaga komitmen untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, sesuai Pergub 74/2019 saat ini semua gaji GTT/PTT dilingkungan Pemda DIY sudah di atas UMP (Upah Minimum Provinsi).

"Alhamdulillah mulai Januari 2020 ini 1366 personel GTT PTT Pemda DIY dan 1199 GTY/PTY (Guru Tetap Yayasan/Pegawai Tetap Yayasan) akan menerima kenaikan kesejahteraan," katanya saat menerima audiensi guru honorer, di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu (15/01/2020).

Pergub itupun mengatur berbagai hak bagi guru honorer. Antara lain hak cuti, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan kesehatan, gaji.

"Berdasarkan Pergub No 74/2019 dan Perda APBD 2020, gaji tenaga bantu naik dengan perincian lulusan setingkat SD/SMP sesuai dengan besaran UMP yakni Rp 1.705.000 per orang per bulan.

Setingkat SMA/D1 sebesar Rp 2.022.200. Untuk D2/D3 sebesar Rp 2.301.800. Setingkat S1/D4 sebesar Rp 2.579.400. Untuk dokter sebesar Rp 2.688.500", ujar politisi muda PDI Perjuangan Eko Suwanto ini.

Eko Suwanto yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menambahkan untuk tahun anggaran 2020, besaran untuk GTY/PTY sebesar Rp 500.000 per orang per bulan.

"DPRD DIY juga akan terus mendesak yayasan yang bertanggungjawab terhadap masing-masing sekolah untuk melakukan standarisasi insentif bagi guru-guru mereka.

"Masih ada insentif guru swasta yang kurang layak dan itu perlu dipikirkan. Yayasan harus memberikan kesejahteraan bagus GTY/PTY," tegasnya.

Kepada para guru yang tergabung dalam PHSNI (Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia), itu Eko juga berkomitmen akan memperhatikan masukan maupun usulan yang disampaikan.

"Semua itu akan kami jadikan pekerjaan rumah dan akan kami perjuangkan sesuai peraturan perundang undangan," katanya kemudian. Pada kesempatan itu, PHSNI DIY mengajukan beberapa aspirasi kepada Komisi A DPRD DIY.

Antara lain keadilan penggajian antara tenaga bantu yang sudah mengabdi di atas 15 - 25 tahun dengan tenaga bantu yang baru. Juga, jaminan masa purna bagi GTT/PTT yang sudah purna tugas.

Jurnalis: Danang Prabowo
Editor: Gunadi

Share this Article :