Rekomendasi

Kajati Jawa Tengah Ingatkan Soal Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Selasa, 14 Januari 2020 : 19.34
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Priyanto, agar aplikasi layanan secara online agar terus dikembangkan di instansi pemerintah lainnya untuk mempermudah pengawasan.

Hal tersebut dikatakan Kajati, usai peluncuran pelayanan pembayaran denda tilang secara online dan pengantaran barang bukti, melalui kerjasama dengan kantor Pos, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Selasa (14/01/2020).

Menurut Kajakti, aplikasi pelayanan ini bisa berlanjut dan dikembangkan, tidak hanya di Kejaksaan. Tetapi juga diseluruh instansi lain, terutama untuk pengawasan dana desa, serta berbagai program pemerintah lainnya.

“Penerapan aplikasi online ini agar lebih transparan, dan menghindari terjadinya penyimpangan. Seluruh masyarakat dapat mengawasi secara langsung. Ini harus dikembangkan,” ujar Kajakti.

Disisi lain, dalam penerapan pembayaran secara online denda tilang tersebut, Kajati meminta seluruh kantor kejaksaan di wilayahnya menjalin kerjasama layanan tersebut dengan PT Pos Indonesia.

"Tentu saja tarifnya harus terjangkau. Itu meminimalisasi penyimpangan. Arah penegakan hukum ke depan tidak hanya memenjarakan pelaku tapi mencegah perbuatan melawan hokum,” tegasnya.

Sementara itu, pelaksana tugas Kepala kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Mujiarto, menjelaskan, layanan itu sudah dilaksanakan sejak bulan mei 2019 lalu. Hanya saja, karena kurang sosialisasi, pelanggar lalu lintas masih melakukan pembyaran denda di kantornya.

Terpisah, Kepala Regional VI PT Pos Indonesia Jateng dan DIY Dwi Indarmani menyatakan, layanan pembayaran denda tilang secara online serta pengantaran barang bukti tersebut sudah dilakukan di sebagian wilayah Jawa Tengah seperti Purwokerto, Kebumen dan Blora, dengan dukungan 850 kurir dan mitra PT Pos yang bertugas mengirim barang bukti tilang sampai ke alamat.

”Untuk pembayaran denda dan pengiriman barang bukti, cukup datang ke kantor pos terdekat. Bisa membayar denda jadi satu dengan pengiriman ongkos pengiriman barang bukti atau cukup bayar denda saja,” ungkapnya.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :