Rekomendasi

LAPAAN RI Laporkan Temuan Sertifikat Ganda Program PTSL ke Kejari Sukoharjo

Rabu, 29 Januari 2020 : 17.07
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Temuan dugaan pelanggaran wewenang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terjadi di Sukoharjo dilaporkan Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI, ke Kejari Sukoharjo, Rabu (29/1/2020).

Dengan membawa setumpuk berkas dokumen barang bukti, Ketua LAPAAN RI BRMH Kusumo Putro kepada hariankota.com menyampaikan, indikasi ketidakberesan pelaksanaan program PTSL ini terjadi di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari.

"Dari temuan kami dilapangan, sebanyak 21 sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Sukoharjo ternyata ganda. Ini kah aneh, padahal PTSL itu hanya untuk penyertifikatan tanah yang masih letter C,” papar Kusumo.

Bahkan diantara sertifikat ganda itu menurut Kusumo, ada yang sudah dijadikan agunan meminjam uang di salah satu bank yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

“Jadi indikasi sertifikat ganda ini terbongkar karena kami mendapat laporan masyarakat, kemudian kami investigasi untuk mencari bukti - bukti,” terangnya.

Ia mengatakan kasus sertifikat ganda dalam program PTSL itu jelas merupakan pelanggaran dan bisa berujung pidana. Sebab selain indikasi permainan proses pemberkasan PTSL, hal itu juga rawan terjadi penyalahgunaan sertifikat.

“Karena setahu kami, dasar untuk bisa diproses PTSL itu adalah tanah yang belum bersertifikat atau letter C. Lha kalau pemiliknya masih ada sertifikatnya kok bisa diproses PTSL, bisa jadi ada pemalsuan syarat letter C," tandasnya.

Dalam kasus ini, Kusumo meminta Kejari Sukoharjo segera memanggil para pihak yang diduga terlibat lantaran telah merugikan masyarakat awam, dan dengan terbitnya sertifikat ganda tersebut maka rawan disalahgunakan.

"Sebab dengan muncul dua sertifikat yang sama-sama sah, bukan tidak mungkin akan memicu sengketa jika pemiliknya sudah tidak ada,"imbuhnya.

Menanggapi laporan itu, Kasi Intelejen Kejari Sukoharjo Yoanes Kadiyanto mengatakan, akan mempelajari terlebih dulu seluruh dokumen yang disampaikan LAPAAN RI tersebut.

"Sesuai prosedur, tentu kami akan melakukan telaah terlebih dulu terhadap dokumen yang disampaikan dalam aduan. Untuk itu kami belum bisa menyampaikan karena musti mempelajari dulu materinya. Ini belum kami buka berkasnya," pungkas Yoanes.


Reporter: Sapto Nugroho

Penulis: Sapto Nugroho

Editor: Kadek Arya Wiguna


Share this Article :