Rekomendasi

LP2AD: Diduga Ada Pemufakatan Jahat di Pembangunan Galeri Koperasi

Senin, 27 Januari 2020 : 20.04
Published by Hariankota
TANGSEL - Proyek pembangunan Gedung Galeri Koperasi dan UMKM yang terletak di Sunburst, Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi sorotan Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD).

Ketua LP2AD Victor Irianto Napitupulu mengatakan bahwa didalam proyek pembangunan yang menelan anggaran Rp.85,7 miliar tersebut, disinyalir terdapat pemufakatan jahat antara Unit Layanan Pengadaan (ULP), Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) Kota Tangsel, dan kontraktor pemenang PT Citra Agung Utama (CAU).

"Pertama penetapan PT. Citra Agung Utama terkesan dipaksakan. Hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan dimaksud baru dikerjakan semester II tahun 2019 yang lalu. Alhasil, kuat dugaan saya Gedung Galeri tersebut akan molor. Walaupun payung pelaksanaan tersebut dengan sistem tahun jamak yang kontraknya tahun 2019 sampai dengan 2020," kata Victor kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).

"Kedua, penetapan konsultan atau supervisi pun terkesan dipaksakan. Hal tersebut terlihat alamat PT. Gapura Nirwana Agung (konsultan Proyek Pembangunan Galeri Koperasi dan UMKM) tidak sesuai dengan kontrak," tambahnya.

Menurut Victor, kedua poin dimaksud, jelas peran ULP (Pokja unit DBPR) terkurung oleh selera petinggi Tangsel termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DBPR.

"Besar harapan saya, pihak Yudikatif bisa dengan jelas melihat praktek pemufakatan jahat. Bahwasannya, pembangunan gedung galeri koperasi dan UKM sarat KKN," tandasnya.

Pembangunan Galeri Koperasi dan UMKM Kota Tangsel pun mendapat sorotan dari Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sabda Lubis mengatakan, didalam kontrak pasti terdapat time schedule, dari situ, imbuh Sabda, pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat memperhitungkan progres kerja.

"Didalam kontrak itu ada time schedule. Dari situ PPK bisa melihat progres kerja si pengusaha. Kalau dilihat progresnya tidak akan tercapai, di pertengahan jalan bisa diputus kontrak kerjanya, karena sudah diatur klausul-klausulnya," kata Sabda saat dikonfirmasi, Senin (27/1/2020).

Sabda menambahkan, saat PPK menilai bahwa progres kerja tidak sesuai, dinas terkait dapat memutuskan kontrak, dan mengambil uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5%.

"Pengusaha-pengusaha itu kalau sudah kontrak, wajib memberikan jaminan pekerjaan, besar 5%. Nah, sekarang tinggal kita lihat, berani ngga PPK memutuskan progres kerja perusahaan yang membangun Galeri Koperasi dan UKM itu. Karena sudah dipastikan mangkrak," tambahnya.

"Jika dilihat dilapangan, itu progresnya baru 5%. Harusnya PPK ambil sikap, diputus kontraknya, diambil uang jaminan pelaksanaan pekerjaannya. Uang itu bisa masuk kas negara. Sekarang coba dikalikan saja, 5% dari nilai kontrak Rp.85.7 miliar," tandasnya.

Reporter: Arie Kristianto
Penulis: Arie Kristianto
Editor: Gunadi


Share this Article :