Rekomendasi

Perbaiki Tanggul Jebol, DPU Tangsel Geser Anggaran Pemeliharaan

Rabu, 08 Januari 2020 : 19.03
Published by Hariankota
TANGSEL - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai memperbaiki 9 tanggul yang jebol pasca banjir yang melanda 1 Januari lalu. Diketahui, DPU Tangsel 'harus' menggeser anggaran pemeliharaan guna memperbaiki tanggul-tanggul tersebut.

Dikatakan Kepala DPU Kota Tangsel Aries Kurniawan bahwa anggaran perbaikan tanggul, akan menggunakan anggaran murni 2020, dengan cara menggeser anggaran pemeliharan menjadi anggaran tanggap bencana pasca banjir.

"Perbaikan turap yang jebol akan menggunakan anggaran murni 2020 dengan melakukan pergeseran anggaran pemeliharan untuk tanggap darurat pasca banjir," kata Aries seperti yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, Rabu (8/1/2020).

"Sedangkan untuk turap yang menjadi kewenangan pusat, pihak PU melakukan koordinasi. Untuk tanggul atau turap sungai yang jebol ada 9 titik. Terdiri dari 4 titik wewenang pusat (turap villa mutiara, villa pamulang, graha mas, dan permata pamulang), dan 5 titik kewenangan pemkot (kampung bulak, maharta, nerada, pondok pucung, puri bintaro indah)," tambahnya.

Aries mengaku pihaknya telah melakukan survey dan pendataan, sehingga dapat segera menggambarkan rencana dan rancangan anggaran pada tanggul-tanggul tersebut.

"Tim PU sudah melakukan survey,dan kami akan merencanakan gambar serta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) nya," ungkap Aries. Dalam fase tanggap darurat ini, DPU memasang sandbag, cerucuk bambu dan bronjong pada tanggul atau turap yang jebol.

Serta, imbuh Aries, berkoordinasi dengan pusat dalam hal ini BBWSCC terkait sungai besar (kali angke, cisadane dan pesanggrahan) yang menjadi wewenang pusat (balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane).

"Untuk anggaran yang dibutuhkan sedang dihitung, dan ini akan diprioritaskan pada tanggul dan turap sungai yang jebol," tuturnya.

Sedangkan untuk normalisasi akan dilakukan pada DAS Kali Ciputat, Serua, Cantiga, dan Cibenda. "Untuk sementara ini normalisasi terkendala akses masuk alat berat. Karena di sepanjang sungai sudah ada rumah-rumah warga atau penduduk," pungkasnya.

Normalisasi dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, dan akan dilanjutkan pada 2021.

Jurnalis: Arie Kristianto
Editor: Gunadi

Share this Article :