Rekomendasi

Polres Resmi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Perusakan Hutan Lawu

Selasa, 21 Januari 2020 : 20.38
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Kepolisian resor (Polres) Karanganyar menetapkan Suwarto (ST) sebagai tersangka dalam kasus peruskan hutan yang berada di kawasan hutan lindung petak 45-2 RPH Tlogo, BKPH Lawu tara, KPH Surakarta.

Suwarto adalah pelaksana lapangan yang memerintahkan perobohan pohon pinus dengan alat berat, karena dianggap membahayakan pekerjanya. Hal tersebut dikatakan Kapolres Karanganyar, AKBP Leganek Mawardi, dalam gelar perkara di Mapolres setempat, Selasa (21/01/2020).

Menurut Kapolres kasus perusakan hutan tersebut dilakukan oleh tersangka sejak awal bulan Januari 2020 lalu, dan tersangka merupakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menumbangkan pohon pinus dikawasan hutan, dengan menggunakan bulldozer serta mesin pemtong kayu.

Rencananya, ujar Kapolres, kawasan hutan lindung tersebut, akan dibangun salah satu objek wisata. “Tersangka merupakan pemborong yang bertanggungjawab terhadap proses pembangunan kawasan hutan lindung tersebut, yang akan dibangun kawasan wisata,” jelas kapolres.

Ketika disinggung, apakah perusakan hutan yang dilakukan oleh tersangka ini, atas inisiatif sendiri atau perintah dari pengembang atau pelaku usaha.

Kapolres menegaskan, bahwa sebenarnya investor atau pelaku usaha, telah mengajukan ijin. Hanya saja, ujar Kapolres, seluruh proses perijinan belum selesai, tersangka telah melakukan pekerjannya, dengan menumbangkan pohon sebanyak 8 pohon pinus.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pra pihak, termasuk perhutani, Investor, pengembang serta saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan dua alat bukti yang cukup kuat bahwa perusakan hutan tersebut, dilakkan oleh tersangka,” ujar Kapolres.

Untuk proses hukum lebih lanjut, Kapolres menambahkan, tersangka berikut barang bukti, berupa chainshow, begho, diamankan di Mapolres Karanganyar.

Tersangka dijerat denggan pasal 82 aat 1 UU 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman satu tahun penjara, maksimal 5 tahun atau dengan denda Rp2,5 miliar.

Sementara itu, menurut pengakuan tersangka, proses pekerjaan tersebut dilakukan mulai tanggal 3 Januari 2020 hingga 4 Januari 2020.

Salah satu alasan tersagka meratakan dan menumbangkan puohn tersebut, selain berbahaya bagi karyawannya, juga karena tersangka beranggapan bahwa ijin pembangunan lokasi wisata telah memiliki ijin.

“Setahu saya sudah ada ijinnya. Karena sebagian juga sudah ada yang diratakan. Ya saya pikir itu sudah sah,” jelasnya.

Sementara itu, penasehat hukum tersangka, Rekso Adi Putro, menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku, dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Pihaknya juga akan mempertimbangkan penangguhan penahanan.

“Kita akan damping tersangka dan mengiktuii seluruh proses hukum yang berlaku,” kata dia.

Jurnalis: Iwan Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :