Rekomendasi

Sengketa Informasi Publik, PTUN Batalkan Putusan KPI Provinsi Jawa Tengah

Jumat, 10 Januari 2020 : 01.30
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, membatalkan keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah, yang memenangkan gugatan Agustine Susamto, melalui tim kuasa hukumnya dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum (LPBH) Ksatria.

Dalam gugatannya, penggugat meminta data soal penggunaan dana desa Buntar tahun 2017 – 2019. Dia meminta lengkap dengan bukti kuitansi dan nota pembelian, karena saat itu ada dugaan penyimpangan dana desa.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Karanganyar, Eny Fauziah, kepada hariankota.com, Kamis (09/01/2020), mengatakan, keputusan majelis hakim PTUN Semarang tersebut, dibacakan pada hari Selasa (07/01/2020).

Salah satu pertimbangan PTUN membatalkan keputusan KPI Jawa tenggah tersebut, karena nota dan kwitansi bukan merupakan informasi yang dimohonkan kepada pemilik informasi.

“Majelis hakim mengabulkan keberatan atau banding yang kita ajukan atas putusan KPI Jawa Tengah tersebut. Langkah selanjutnya, kami segera melakukan sosialisasi ke semua stakeholder atas putusan ini,” kata Eny Fauziah.

Dijelaskannya, keseluruhan isi putusan majelis hakim PTUN, baru diterima satu minggu setelah putusan dibacakan.

Sebagaimana diberitakan hariankota.com sebelumnya, warga Karanganyar menggugat Pemkab Karanganyar mengenai keterbukaan informasi publik. Gugatan yang diajukan warga Desa Buntar Kecamatan Mojogedang melalui tim kuasa hukumnya tersebut, berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan di Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah, akhirnya gugatan tersebut dimenangkan warga (penggugat). Sidang putusan dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2019 lalu.

Kuasa hukum penggugat dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum (LPBH) Ksatria, Dudin Waluyo Asmorosanto, kepada hariankota.com serta awak media lain, Senin (07/10/2019) mengatakan kasus sengketa informasi berawal saat Agustine Susamto (penggugat) meminta data soal penggunaan dana desa Buntar tahun 2017 – 2019.

Dia meminta lengkap dengan bukti kuitansi dan nota pembelian, karena saat itu ada dugaan penyimpangan dana desa, 21 April 2018.

Namun permintaan tersebut,jelas Dudin, tidak ditanggapi dan menyataan bahwa segala informasi tentang penggunaan dana desa tidak bisa diberikan. Karena tidak mendapat informasi itu, Agustine lalu melaporkan masalah itu kepada bupati sebagai atasan pembina langsung kades Buntar.

Namun tidak mendapat tanggapan dari bupati. Akhirnya kasus ini dilaporkan ke KIP Jawa Tengah. Dalam proses penyelesaian sengketa, akhirnya KIP mengabulkan permohonan penggugat.

Jurnalis: Iwam Iswanda

Editor: Gunadi

Share this Article :