Rekomendasi

Soroti Anggaran BUMD, Gerindra Tangsel: Pemkot Tak Peduli Kesehatan Masyarakat

Rabu, 15 Januari 2020 : 13.28
Published by Hariankota
TANGSEL - Ketua Fraksi Gerindra-PAN DPRD Kota Tangsel Ahmad Syawqi kembali menyoroti anggaran penyertaan modal untuk salah satu BUMD yakni PT. Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS).

Menurut Syawqi, pemberian modal tersebut, Pemerintah Kota Tangsel lebih mementingkan BUMD yang disinyalir tidak produktif, ketimbang pelayanan kesehatan masyarakat.

"Pendapatan (PT.PITS) di anggaran APBD itu Nol. Sementara untuk Peserta Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan hanya dianggarkan Rp. 100 miliar, padahal iuran PBI dari pusat naik.

Berbeda dengan yang dianggarkan pada 2019 lalu, Rp. 132 miliar. Kan aneh, iuran dari pusat naik, di Tangsel malah diturunin anggaran kesehatannya, lebih milih penyertaan modal ke PT PITS, yang nota bene belum memberikan keuntungan," kata Syawqi kepada wartawan.

Syawqi menambahkan, PT. PITS selama ini belum memberikan kontribusi kepada Pendapat Asli Daerah (PAD), sehingga penyertaan modal tersebut tidak jelas manfaatnya.

Disisi lain, katanya lagi, Pemkot Tangsel memiliki urusan wajib yaitu memberikan pelayanan kesehatan, ini tentu akan terjadi tunggakan pembayaran iuran dan itu sangat merugikan masyarakat

Untuk diketahui, Pemkot Tangsel Dalam APBD 2020 menganggarkan Rp 100 Milyar untuk PBI.

Jumlah tersebut, kata Syawqi sama dengan pembayaran Iuran selama lima bulan atau sampai dengan Bulan Mei. Sementara penyertaan modal kepada PT. PITS sebesar Rp. 21,3 Miliyar.

"Pemkot Tangsel Dalam APBD 2020 menganggarkan Rp 100 Milyar untuk PBI. Jumlah tersebut, sama dengan pembayaran Iuran selama lima bulan, sementara penyertaan modal kepada PT. PITS sebesar Rp. 21,3 Miliyar, hal tersebut yang menjadi keberatan Fraksi Partai Gerindra-PAN," tambah Syawqi.

Syawqi menuturkan Pemkot Tangsel lebih peduli kepada PT. PITS dari pada urusan kesehatan masyarakat Kota Tangsel.

"Bagaimana tidak, pemerintah Kota Tangerang Selatan lebih memilih menggelontorkan anggaran penyertaan modal kepada PT. PITS yang tidak jelas karena sampai saat ini tidak berkontribusi ke kas daerah dari pada memenuhi hak dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah," tuturnya.

"Penyertaan Modal kepada PT. PITS terdapat catatan dari hasil evaluasi Gubernur karena belum berkontribusi kepada pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan evaluasi kinerja BUMD, namun Pemkot Tangsel tetap memasukkan ke dalam nomenklatur anggaran," pungkasnya.

Disisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Deden Deni menuturkan bahwa anggaran pada 2019 senilai Rp.132 miliar tersebut diakui berdasarkan data yang belum final (acak), sehingga anggaran tersebut diberikan PBI yang mampu maupun tidak mampu.

"Itu (Rp.132 miliar) masih angka kasar belum terdata, mana yang mampu dan tidak mampu. Sekarang kan sudah jalan mana yang mampu dan tidak mampu, dan sekarang sudah dievaluasi jadi mana yang layak dibantu sekarang sudah berjalan dan ketahuan," kata Deden Deni.

"Untuk awal tahun 2019 program awal UHC (PBI) untuk mengejar program 99% warga Tangsel harus dapat, itu (576 ribu) belum dipilah-pilah hanya gelondongan saja dibantu APBD sambil dievaluasi, sisa pemenuhan di bulan agustus, anggaran (2020) lalu dipatok 100M itu dihitung 10 bulan dan ditambah di perubahan," tandasnya.

Jurnalis: Arie Kristianto
Editor: Kadek Arya Wiguna

Share this Article :