Rekomendasi

Awas, Palsukan e-KTP Dukungan Perseorangan Terancam Jerat Pidana

Selasa, 11 Februari 2020 : 17.16
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, mengingatkan kepada Bakal Calon (Balon) yang maju,khususnya dari jalur perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbub) Sukoharjo agar tidak bermain-main dengan persyaratan dukungan. 

Berdasarkan pasal 181 jo 185, 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan untuk Balon perseorangan terancam jerat pidana.

Komisioner Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, Kordiv. Hukum, Humas dan Hubungan Lembaga, Selasa (11/2/2020) menjelaskan, dalam minggu ini pihaknya melakukan langkah pencegahan mengirim surat himbauan dengan substansi, larangan money politik dan penyalahgunaan identitas palsu untuk syarat dukungan bagi calon perseorangan.

"Untuk parpol, himbauan sudah kami kirim dua hari lalu. Sedang untuk Balon, baik Bupati maupun Wakil Bupati, kami kirim secara bertahap. Jadi (pengiriman surat) ini sekaligus kami manfaat untuk road show berkunjung ke beberapa Balon," terang Muladi didampingi Komisioner Bawaslu lainnya, Eko Budiyanto, Kordiv Penyelesaian Sengketa.

Kepada hariankota.com, Muladi menuturkan, bagi parpol yang akan mengajukan calon, pihaknya meminta perhatian agar dalam mendaftarkan bakal pasangan calon (Paslon) ke KPU, sesuai aturan harus berdasarkan surat keputusan pimpinan parpol tingkat pusat. Tidak boleh dari pimpinan parpol tingkat lokal semisal, Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

"Dalam proses ini, kami menyampaikan soal larangan parpol menerima imbalan atau mahar terkait proses pencalonan dalam bentuk apapun dari bakal calon. Begitu sebaliknya, bakal calon juga dilarang memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada parpol dalam tahapan pencalonan," sebutnya.

Begitu pula dalam proses pencalonan perseorangan, Bawaslu mewanti - wanti agar tidak menggunakan e-KTP maupun surat - surat keterangan pendukung lainnya yang dipalsukan. Perbuatan ini sangat potensial dilakukan oleh oknum atau tim sukses bakal calon perseorangan. 

Ancaman pasal pidana dipastikan akan menanti jika terbukti melakukan pemalsuan dukungan e-KTP. Penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Di samping itu, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit 36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

”Tak hanya dijerat UU Pilkada, pemalsuan dokumen e-KTP juga dijelaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila terbukti, pelaku akan dikenakan sanksi lebih berat, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp1 miliar," urainya. 

Tak hanya itu, pemalsuan dokumen imbuh Muladi, juga diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Apabila ada warga yang merasa di rugikan kemudian melaporkan bisa saja dikenakan dugaan pemalsuan dokumen dan unsur pidana.

"Bulan Maret Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) sudah terbentuk dan efektif berjalan. Kami sudah meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengirimkan nama - nama yang akan ditugaskan di Gakkumdu. Nanti, jika ada pelanggaran yang mengarah pidana, maka akan kami bicarakan di Gakkumdu," tutupnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis; Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :