Rekomendasi

Baliho Sudah Tersebar, Pasangan Jalur Perseorangan Ini Urung Mendaftar Pilkada Sukoharjo

Minggu, 23 Februari 2020 : 18.09
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Pasangan bakal calon perseorangan Suhadi - Dwi Yuni, batal mengikuti ajang pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada September 2020 mendatang.

Dikenal melalui baliho dengan pendukung bernama Tikus Pithi Hanata Baris, duet yang menamakan diri dengan singkatan HAYUN ini memastikan urung menyerahkan bukti dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo.

Hingga hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran, Minggu (23/2/2020) pukul 00.00 WIB, mereka menyatakan batal mendaftar lantaran jumlah KTP dukungan yang diperoleh masih kurang dari syarat minimal yang diatur dalam PKPU.

Saat dikonfirmasi hariankota.com, selaku bakal calon wakilnya Suhadi, Dwi, sarjana pertanian yang kesehariannya berjualan nasi liwet di Pasar Gede Solo ini membenarkan, dan menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung.

"Mohon maaf tidak jadi mendaftar pak, karena KTP pendukungya tidak memenuhi syarat," jawabnya singkat melalui pesan whatsapp saat ditanya tentang kepastiannya maju dari jalur perseorangan.
 
Seperti diketahui, KPU Sukoharjo menetapkan syarat bagi calon perseorangan pada Pilkada Sukoharjo yang terdiri 12 kecamatan, wajib mengantongi 50.216 dukungan warga yang tersebar minimal di tujuh kecamatan.

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda sebelumnya menjelaskan, aturan merujuk Surat Keputusan KPU Sukoharjo Nomor 94/PP.03.1-KPT/3311/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU perihal Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.

“Tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati jalur perseorangan dimulai dengan penyerahan syarat dukungan ke KPU. Bakal paslon perseorangan wajib menyerahkan surat pernyataan dukungan menggunakan formulir model B-1-KWK perseorangan setiap pendukung, dan ditempel fotokopi KTP atau surat keterangan,” jelas Nuril.

Surat keterangan KTP tersebut kata Nuril, harus diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 maupun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

"Selain itu, data dukungan harus disusun berdasarkan wilayah desa atau kelurahan. Selanjutnya bakal calon menginput dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon)," pungkasnya.

Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :