Rekomendasi

Belum Serahkan LPj, BPK Akan Turun Tangan

Rabu, 05 Februari 2020 : 17.49
Published by Hariankota
KARANGANYAR - Hingga saat ini, masih ada enam desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban  (LPj) bantuan keuangan tahun 2019. 

Enam desa yang belum menyerahkan SPj tersebut, masing-masing,  Desa Jatikuwung Gondangrejo, Desa Ngepungsari Jatipuro, Desa Jatisawit Jatiyoso, Desa Pojok dan Desa Sewurejo Mojogedang, dan Desa Nglebak Tawangmangu.

Asisten II bidang Perekonomian dan pembangunan Pemkab Karanganyar, Nunung Susanto, Rabu (05/02/2020), kepada hariankota.commengatakan, pihaknya memberikan batas waktu penyerahan SPj desa tersebut, paling lambat hingga hari Jumat (07/02/2020). 

Jika hingga batas waktu tersebut belum juga diserahkan, tegas Nunung, maka BPK akan terjun langsung ke desa untuk meminta pertanggungjawaban.

“ Kita beri batas waktu hingga hari Jumat depan. Jika belum juga diserahkan, kami akan antar langsung petugas BPK ke desa. Jika terjadi apa-apa, maka menjadi tanggngjawab desa, Pemkab tidak ikut-ikut,” tegasnya.

Mengenai sanksi yang akan diberikan jika nantinya akan turun langsung ke desa, Nunung Susanto, mengatakan, jika pemberian sanksi itu merupakan kewenangan BPK.

“ Soal sanksi,  terserah BPK akan memberikan  sanksi apa. Yang jelas karena 10 Nopember batas akhir menyerahkan SPj maka jika sampai Februari belum diserahkan, sanksinya terserah BPK,” kata dia.

Dijelaskan Nunung, akibat keterlambatan penyerahan SPj  bantuan keuangan ini, maka akan berdampak pemberian bantuan keuangan tahun 2020, akan mengalami keterambatan.

“ Akibat keterlambatan itu maka bantuan keuangan  untuk tahun berikutnya menjadi terlambat dan merugikan semua pihak. Pencairan anggaran yang terlambat, maka pertanggungjawabannya juga akan mengalami keterlambatan,” ujarnya.

Sementara itu, kepala bagian (Kabag) Pembangunan pemkab Karanganyar, Sugeng raharto mengungkapkan, bantuan keuangan tahun 2019 lalu sebesar Rp 63,9 miliar atau tiap desa menerima sekitar Rp 500 jutaan untuk 162 desa se Karanganyar. Itu untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan tahun 2020, bantuan keuangan, untuk tahap satu sebesar  Rp 49 miliar.


Reporter: Iwan Iswanda
Penulis: Iwan Iswanda
Editor: Gunadi




Share this Article :