Rekomendasi

Buntut Pemanggilan Klarifikasi 5 ASN, FK LSM Sukoharjo Tuding Bawaslu Tidak Konsisten

Jumat, 21 Februari 2020 : 21.20
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Pemanggilan terhadap 5 Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Sukoharjo terkait dugaan pelanggaran netralitas, disoal Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (FK-LSM) Sukoharjo. Mereka menuding Bawaslu Sukoharjo tidak konsisten.

Tudingan itu dilontarkan lantaran jauh hari sebelumnya dalam sebuah forum resmi, anggota FK LSM Sukoharjo pernah menanyakan boleh atau tidak baliho Sekda Sukoharjo Agus Santosa sebagai bakal calon Wakil Bupati dipasang. Namun oleh Bawaslu disebutkan tidak dapat mengambil tindakan apapun.

"Kami bingung sikap Bawaslu ini, dulu kami  sempat tanya apakah boleh Sekda memasang baliho ditulis bakal calon wakil bupati. Tapi dijawab itu belum kewenangan Bawaslu," kata Ketua FK LSM Sukoharjo Edi Budiyono kepada hariankota.com, Jum'at (21/2/2020), mengutip pernyataan Bawaslu Sukoharjo

Dengan adanya pemanggilan klarifikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut, Edi lantas mempertanyakan kenapa tiba -tiba ada perubahan sikap dengan alasan atas permintaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kami minta Bawaslu bekerja sesuai aturan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.  Karena beritanya (pemanggilan ) sudah luas sampai kemana - mana. Jadi kami hanya ingin agar iklim kondusif di Sukoharjo tetap terjaga," ujarnya.

Terpisah, menanggapi tudingan tersebut, Ketua Komisioner Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto meminta semua pihak bisa memahami aturan kinerja Bawaslu seperti tertuang dalam  UU Pilkada nomor 10 tahun 2016.

"Perlu dipahami, pada pemanggilan klarifikasi lima ASN ini kita hanya meminta keterangan. Klarifikasi ini bukan untuk memutuskan ASN tersebut bersalah atau tidak. Hasilnya akan kita sampaikan KASN." jelasnya.

Ditegaskan Bambang, bahwa pihaknya bekerja mengacu pada pasal 30 huruf e UU nomor 10/2016, tentang tugas wewenang Bawaslu kabupaten, diantaranya meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya (Bawaslu) kepada instansi berwenang.

"Jika mengacu pada PKPU, (memang) tidak ada yang dilanggar, karena belum masuk tahapan kampanye. Namun perlu diketahui, bahwa aturan yang digunakan ini adalah soal netralitas ASN, bukan masuk tahapan kampanye pilkada sesuai PKPU. Karena kalau bicara tahapan Pilkada sudah dimulai sejak launching 1 Oktober," ujarnya.

Sebagai catatan agar masyarakat paham, Bambang juga menambahkan bahwa pemanggilan klarifikasi dugaan pelanggaran netralitas ASN saat ini  tidak hanya di Kabupaten Sukoharjo saja. Di sejumlah daerah yang tahun ini menggelar Pilkada juga ada.

 "Jadi tidak disini saja, saat ini juga terjadi di sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Seperti di Kabupaten Bandung, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dan Kota Surabaya," pungkasnya.


Jurnalis : Sapto
Editor : Mahardika

Share this Article :