Rekomendasi

Bupati Sukoharjo : Panggilan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Salah Alamat

Kamis, 20 Februari 2020 : 19.05
Published by Hariankota

SUKOHARJO - Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menanggapi undangan klarifikasi yang ditujukan kepada lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sukoharjo dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo terkait dugaan pelanggaran netralitas, merupakan tindakan salah alamat.

"Saat ini belum masuk tahapan pencalonan Pilkada, jadi Bawaslu tidak berhak melakukan klarifikasi terhadap ASN, bahkan mempertanyakan kenetralitasan mereka. Karena hal tersebut masih menjadi ranah Pemkab Sukoharjo dalam hal ini Bupati sebagai pimpinan tertinggi para pegawai dilingkungan Pemkab Sukoharjo," kata Bupati kepada hariankota.com dan awak media lain di kantornya, Kamis (20/2/2020).

Tindakan Bawaslu Sukoharjo meminta klarifikasi tentang netralitas ASN, untuk saat ini dinilai bupati telah melampaui batas tugas dan kewenangan. Apalagi dasar yang disampaikan untuk melakukan panggilan disebutkan atas surat permintaan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

“Kami tidak tahu kalau pemanggilan berdasar surat dari KASN, harusnya kan surat itu turun ke Pemkab Sukoharjo, kita yang memeriksa ASN yang diduga melanggar aturan, bukannya ke Bawaslu. Ini Bawaslu tidak fair. Entah pesanan siapa (saya) tidak tahu” tegas Wardoyo.

Menurut Bupati, mengingat saat ini belum ada satupun bakal calon resmi dari parpol maupun perseorangan yang mendaftar dan ditetapkan oleh KPU, maka semua kegiatan yang dilakukan oleh siapapun seperti teriakan yel yel dan pemasangan baliho bisa dikatakan merupakan bentuk aksi liar, karena belum resmi masa kampanye.

“Saat ini masih bebas ngucapkan apa saja. Termasuk dalam kegiatan kedinasan yang dimasalahkan, tidak ada yang menyalahi aturan. Kegiatan dinas sudah jauh - jauh hari dijadwalkan,” tegasnya.

Disinggung tentang status Sekda Sukoharjo Agus Santosa yang fotonya melalui baliho tertulis sebagai bakal calon wakil bupati tertampang dibanyak tempat, Wardoyo menegaskan, ASN (Agus Santosa-Red) juga berhak dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai wakil Bupati.

“Saat ini Sekda belum (resmi) sebagai bakal calon bupati atau belum tentu jadi calon wakil bupati yang resmi diusung parpol tertentu, belum mendaftar di KPU dan belum ditetapkan. Jadi sah saja ia pasang foto, karena ASN boleh dan berhak mencalonkan diri. Dia akan resmi mundur setelah sah mendaftar sebagai calon ke KPU. Itupun kalau disetujui oleh atasannya” ujarnya.

Wardoyo bersikukuh, jajarannya sudah paham aturan mengenai netralitas ASN dalam hubungannya dengan Pemilu, dan hingga kini sudah mentaatinya. Dengan adanya pemanggilan dan pemberitaan tentang  dugaan pelanggaran netralitas oleh lima ASN dilingkungan Pemkab Sukoharjo, bupati merasa dirugikan.

Seperti diberitakan, Bawaslu Sukoharjo memanggil lima ASN, yakni AS dan NH pejabat eselon 2, MS dan DW pejabat eselon 3, dan WAS seorang guru. Dari lima itu, hanya dua yang memenuhi panggilan, yakni WAS dan DW. Diakui Bupati, ketidak hadiran mereka atas permintaanya, termasuk pemanggilan kedua yang dijadwalkan Jumat besuk.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :