Rekomendasi

Kegiatan Belajar Mengajar Terganggu Bau Limbah PT RUM, Ratusan Siswa Sekolah Dapat Bantuan Masker

Rabu, 12 Februari 2020 : 21.54
Published by Hariankota

SUKOHARJO - Ratusan masker dibagikan kepada siswa di sejumlah instansi pendidikan wilayah Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang berdekatan dengan PT Rayon Utama Makmur (RUM). Pembagian bertujuan melindungi siswa dari terpapar bau limbah pabrik serat rayon tersebut.

"Bau masih dirasakan oleh masyarakat sekitar PT.RUM. Merespon hal ini, kami sengaja mendatangi sejumlah sekolah untuk menginvestigasi sekaligus menggelar aksi bagi - bagi masker," terang Herman dari Forum Warga Terdampak PT. RUM usai pembagian masker, Rabu (12/2/2020).
    
Dengan pembagian masker gratis diharapkan dapat mengurangi dampak bau, sehingga para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di masing - masing sekolah tidak akan terganggu konsentrasinya. 

"Tadi kami sempat berkomunikasi dengan beberapa guru bahwa selama ini bau limbah mengganggu proses belajar mengajar. Siswa kerap kali mengeluh pusing, mual dan sesak nafas saat mencium bau limbah," papar Herman kepada hariankota.com

Dengan menggunakan masker diakui sedikit mengurangi bau limbah. Namun begitu, warga maupun instansi pendidikan disekitar PT. RUM sangat berharap kepada manajemen pabrik segera bisa mengendalikan emisi gas H2S maupun CS2nya. 

"Karena selamanya kami maupun anak - anak sekolah ini tidak bisa berharap pada bantuan masker saja. Yang paling penting adalah baunya segera hilang agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik," tandasnya.

Ia menuturkan, sejak September 2017, PT. RUM beroperasi setiap hari tanpa berhenti bahkan pada waktu diberikan sanksi pemberhentian sementara pada periode Februari 2018 hingga Agustus 2019, mereka tetap berani beroperasi.

"Mereka terus melakukan produksi dan berbohong kepada warga dengan alasann trial atau uji coba produksi," ucap Herman.

Pemkab Sukoharjo dalam hal ini Bupati, dinilai enggan memenuhi tuntutan warga terdampak limbah, yakni perihal peningkatan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah mencabut izin operasional PT.RUM.

"Dalih yang disampaikan Bupati kepada kami, bahwa Pemkab akan membentuk tim investigasi terlebih dulu. Tim akan melakukan investigasi terhadap kondisi PT.RUM," ujarnya. 

Menurut Herman, seharusnya tim ini sudah dibentuk dan bekerja sejak terbitnya izin operasional PT.RUM. Mengacu pada Pasal 1 ayat (2), UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 

"Namun pada kenyataannya baru akan membentuk tim investigasi dan melakukan upaya investigasi pasca aksi demonstrasi warga pada Desember 2019 lalu. Bahkan sampai detik ini upaya tersebut belum menemui titik terang," tutupnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :