Rekomendasi

Kinerja Polisi Jadi Sorotan, Proses Interogasi Penyidikan Perkara Pidana Sering Langgar Norma Hukum

Kamis, 06 Februari 2020 : 18.57
Published by Hariankota
SUKOHARJO - Norma hukum seharusnya dipedomani polisi sebagai aparatur penegak hukum. Pada proses pemeriksaan penyidikan perkara pidana dalam hal interogasi, korps baju coklat ini sudah semestinya harus bertindak sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Terperiksa harus diperlakukan sebagai warga negara yang hak-haknya dilindungi oleh hukum, sebagaimana telah diatur dalam KUHAP tentang asas praduga tak bersalah yang merupakan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Hal itu di sampaikan Sri Waljinah seorang dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dalam desertasinya saat ujian Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana UMS di aula kampus setempat, Kamis (6/2/2020).

"Realitas tindakan polisi kepada terperiksa yang kurang menghargai harkat dan martabat manusia, dilakukan untuk memperoleh keterangan atau pengakuan dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan verbal," sebut Sri dihadapan penguji dengan Ketua Senat Rektor UMS, Sofyan Anif. 

Tindakan kekerasan penyidik kepada tersangka memunculkan stigma negatif di masyarakat tentang profesionalisme kinerja polisi. Kekuasaan penyidik yang sangat menonjol dalam interogasi dianggap sebagai pemicu, potensial terjadinya kekerasan fisik dan verbal. 

Sementara tersangka dalam posisi lemah tak berdaya.

"Salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan oleh penyidik yaitu keyakinan (belief) bahwa tersangka akan sukar berbohong bila ditekan (under presure), sehingga memunculkan tindakan represif dengan cara menekan, atau mengintimidasi," ujar perempuan yang bersuamikan seorang perwira menengah polisi ini.

Pantauan hariankota.com, dalam ujian terbuka ini Sri menyebut, tindakan itu berdasarkan penelitian makna simbolik bahasa hukum dalam proses penyidikan perkara pidana, menunjukkan adanya penyalahgunaan tugas dan wewenang polisi sebagai aparatur negara. 

"Penelitian makna simbolik bahasa hukum, studi interogasi dalam proses penyidikan perkara pidana ini sebagai upaya ilmiah untuk menegakkan dan memfungsikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ujarnya.

Dari hasil penelitiannya yang menggunakan pendekatan socio-legal ini, Sri menemukan ada tiga jenis makna simbolik bahasa hukum yaitu, Pro Yustisia, Pendukung Yustisia, dan Kontra Yustisia. 

Dari ketiga makna itu kemudian terbagi menjadi dua pola yaitu, humanis dan dehumanisasi.  

"Pola dehumanisasi tidak sesuai dengan norma hukum sehingga kami menawarkan rekontruksi interogasi dengan metode Trashing berupa pembaruan simbol interogasi, deconstruction ( membuat tafsir baru-Red) untuk membangun interogasi yang humanis menggunakan tata bahasa forensik interogasi," tandasnya.

Reporter: Sapto Nugroho
Penulis: Sapto Nugroho
Editor: Gunadi


Share this Article :